JAKARTA – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan persyaratan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memunculkan beragam tanggapan dari kalangan politik. Mulai dari desakan agar Gibran mengundurkan diri, respons Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi), hingga aksi Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi yang menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya.
Dalam putusan yang dibacakan di Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/10/2026), MK menolak gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terkait syarat pendidikan Gibran saat mendaftar Pilpres 2024. Namun, majelis hakim menyatakan tidak menemukan dokumen yang membuktikan Gibran telah menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri.
Hakim MK Arsul Sani menjelaskan bahwa certificate of attendance yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan pendidikan Gibran tidak membuktikan kelulusan dari jenjang pendidikan tertentu.
"Sementara itu, certificate of attendance dan dokumen lainnya yang digunakan sebagai dasar penerbitan Suket Nomor 9149/D.D1/KS/2019 sama sekali tidak menerangkan perihal keberhasilan menamatkan jenjang pendidikan tertentu, melainkan hanya menerangkan sebatas kehadiran dalam perkuliahan," kata Arsul.
Meski demikian, MK menyatakan tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran dari jabatannya sebagai wakil presiden.
"Mahkamah tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka dalam posisinya sebagai Wakil Presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon," ujar hakim MK Adies Kadir.
PDIP Soroti Putusan MK, Ada Desakan Gibran Mundur
Ketua DPP PDIP sekaligus anggota Komisi II DPR, Komarudin Watubun, menilai Gibran sebaiknya mengundurkan diri sebagai bentuk ketaatan terhadap hukum. Menurutnya, pemimpin harus mengutamakan kejujuran dalam menjalankan jabatan publik.
"Ini kan hanya ada dua hal. Pertama, kemarin kan sudah terbuka semua. Kalau Pak Gibran merasa, dia kan selalu bicara tentang taat kepada hukum, ketaatan dia kepada hukum yang bagus, MK sudah buka semua, ya mengundurkan diri itu lebih baik," kata Komarudin di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10).
Ia juga menyampaikan pandangannya mengenai pentingnya kejujuran seorang pemimpin.
"Saya lebih bilang kan, pemimpin itu boleh salah tapi tidak boleh berbohong," tuturnya.
"Jadi kalau itu merasa bagian dari kebohongan, ya mengundurkan diri kan lebih baik," imbuh dia.
Sementara itu, Ketua Fraksi PDIP DPR Utut Adianto mengatakan putusan MK tersebut perlu ditelaah lebih lanjut sebelum partai menentukan sikap. Ia menyebut pembahasan harus dilakukan bersama sejumlah pimpinan partai.
"Nanti kalau itu nanti, karena, karena ini kita harus, bahasa hukum itu harus kita telaah persis," kata Utut di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/10/2026).
Utut menegaskan persoalan tersebut tidak bisa diputuskan secara pribadi. Pembahasan, menurutnya, perlu melibatkan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, para pimpinan fraksi, serta Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
Jokowi Sebut Sistem Pendidikan Tiap Negara Berbeda
Presiden ke-7 RI Joko Widodo turut menanggapi putusan MK mengenai polemik pendidikan Gibran. Jokowi menjelaskan bahwa sistem pendidikan di setiap negara memiliki jalur dan tahapan yang berbeda.
"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10), dilansir detikJateng.
Ia menjelaskan bahwa sejumlah sistem pendidikan memungkinkan seseorang menempuh jenjang secondary school sebelum melanjutkan ke universitas. Ada pula jalur pathway yang dapat ditempuh sebelum memasuki program diploma atau sarjana.
Jokowi kemudian menegaskan bahwa Gibran telah menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1.
"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujar ayah Wapres Gibran ini.
Meski menyampaikan penjelasan tersebut, Jokowi menyatakan menghormati putusan MK beserta pertimbangan hukumnya.
"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," ujarnya.
Terkait rencana pihak penggugat untuk mengajukan pemakzulan atau impeachment melalui DPR setelah gugatannya ditolak, Jokowi mempersilakan langkah tersebut ditempuh sesuai mekanisme konstitusional.
"Di negara kita ada mekanisme demokrasi yang harus dilalui. Jadi ya silakan ikuti mekanisme demokrasi yang tersedia, yang sesuai dengan konstitusi, yang sesuai dengan aturan hukum yang ada," kata Jokowi.
Foto Gibran Diturunkan, NasDem Bantah Dokumen Hak Angket
Dampak polemik putusan MK juga terlihat di daerah. Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi PDIP, Rojab Asy'ari, menurunkan foto Gibran dari ruang kerjanya pada Rabu (7/10).
Rojab mengaku mengambil langkah tersebut karena merasa malu atas persoalan pembuktian ijazah setara SMA Gibran dalam persidangan MK.
"Ya ini kan menyikapi fakta persidangan kemarin di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan putusan MK... itu kan memang dinyatakan di fakta persidangan bahwa Gibran Rakabuming Raka itu tidak bisa membuktikan berkaitan dengan ijazah setara SMA seperti kayak gitu," ujar Rojab saat ditemui di ruang kerjanya, dilansir detikJabar.
Ia menegaskan bahwa penurunan foto tersebut merupakan sikap politik pribadi dan bersifat sementara. Foto Gibran dititipkan ke Sekretariat DPRD hingga terdapat fakta hukum lanjutan yang menurutnya menyatakan ijazah tersebut sah secara hukum.
PDIP Jawa Barat kemudian menegaskan bahwa tindakan Rojab bukan instruksi partai. Ketua DPD PDIP Jawa Barat, Ono Surono, menyebut keputusan tersebut merupakan sikap personal.
"Yang jelas, sebagaimana yang disampaikan oleh yang bersangkutan, itu merupakan sikap dan tindakan personal ya. Jadi tidak ada sekali pun instruksi dari partai, baik dari DPC, dari DPD, maupun dari DPP partai. Jadi itu menurut yang bersangkutan juga murni adalah sikap dan tindakan pribadi," kata Ono, dilansir detikJabar.
Di sisi lain, beredar dokumen usulan penggunaan hak angket hingga pemakzulan Gibran yang mengatasnamakan anggota DPR dari Fraksi NasDem, Tonny Tesar. Bendahara Umum Partai NasDem sekaligus Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, membantah keabsahan dokumen tersebut.
"Hoaks, hoaks. Nggak ada, nggak ada," kata Sahroni di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
Sahroni menyatakan NasDem menghormati proses hukum yang telah berjalan di MK. Namun, partainya belum menentukan sikap terkait polemik tersebut dan masih menunggu arahan Ketua Umum NasDem Surya Paloh.
"Kita hormati proses MK. Kita belum ada arahan Ketua Umum. Belum dipanggil. Mungkin nanti, ya, mungkin iya, tapi belum. Sampai hari ini belum. Masih landai-landai aja," ujar Sahroni.
Ia kembali menegaskan bahwa partai akan menunggu arahan pimpinan sebelum mengambil langkah lebih lanjut.
"Kita tunggu arahan Ketua Umum," sambungnya.
sumber : news.detik.com