Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Putusan MK Memungkinkan Pemakzulan Gibran Rakabuming Raka

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka dianggap membuka peluang untuk pemakzulan dirinya sebagai calon wakil presiden. Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum pemohon gugata...

S
Salsabila Nur Azzahra
08 October 2026 77 pembaca
Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi
Konon, Putusan MK Buka Pintu Pemakzulan Gibran Bin Jokowi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

JAKARTA - Kuasa hukum yang mewakili pemohon dalam gugatan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka, Refly Harun, memberikan tanggapan positif terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Refly menyatakan bahwa keputusan MK tersebut menyatakan Gibran tidak memiliki ijazah SMA, yang merupakan syarat untuk pencalonannya.

Pernyataan ini disampaikan Refly dalam konferensi pers di Gedung MK pada Selasa (6/10). Ia menegaskan, "Pihak sini gembira juga karena Gibran terbukti tidak memiliki ijazah SMA dan itu secara sah dan meyakinkan." Menurutnya, putusan MK ini membuka peluang bagi Gibran untuk dimakzulkan karena ia tidak memenuhi syarat ijazah SMA untuk maju sebagai calon wakil presiden pada 2024.

Refly menambahkan, "Artinya, terbuka peluang besar bagi Gibran untuk di-impeachment atau dimakzulkan atau diberhentikan menurut mekanisme Undang-Undang Dasar 1945." Ia juga menyoroti bahwa MK telah menyerahkan tanggung jawab kepada lembaga lain untuk menindaklanjuti fakta bahwa Gibran tidak memiliki ijazah SMA.

Refly menyebutkan bahwa putusan MK menunjukkan bahwa DPR memiliki kewenangan untuk menindaklanjuti fakta tersebut. Ia menjelaskan, setelah proses di DPR, MK akan kembali bersidang hingga MPR melakukan rapat untuk membahas pemakzulan Gibran. "Kemudian insyaallah akan ada pemberhentian Gibran Rakabuming Raka," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan bahwa seorang pemimpin seharusnya menyadari posisinya dan memilih untuk mundur jika terbukti melanggar aturan. "Kalau misalnya tahu diri, sudah tidak memenuhi syarat, seharusnya pakai yang namanya etika pemerintahan, wajib mengundurkan diri," kata Refly.

Pakar hukum tata negara ini memprediksi bahwa Gibran akan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai wakil presiden dalam waktu dua hari ke depan setelah putusan MK. "Enggak tahu, ya, nanti mungkin satu atau dua hari ini, saya yakin Gibran akan mengundurkan diri," ujarnya.

// Artikel Terkait