Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Putusan MA Dinilai Mengganggu Legitimasi Jabatan Gibran Sebagai Wapres

Jansen Sitindaon dari Partai Demokrat menilai bahwa keputusan Mahkamah Agung mengenai surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka berdampak pada syaratnya sebagai wakil presiden. Ia menyatakan bahw...

D
Dewi Kartika Lestari
02 November 2026 69 pembaca
Jansen Demokrat soal Putusan MA: Gibran Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Wapres
Jansen Demokrat soal Putusan MA: Gibran Tidak Lagi Memenuhi Syarat Jadi Wapres
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Jansen Sitindaon, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, mengungkapkan bahwa keputusan Mahkamah Agung (MA) mengenai surat keterangan ijazah Gibran Rakabuming Raka berpengaruh pada legitimasi posisinya sebagai wakil presiden. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap putusan MA yang menyatakan bahwa surat keterangan (Suket) yang dikeluarkan pada 6 Agustus 2019 adalah tidak sah dan batal demi hukum.

Dalam putusannya, MA juga menginstruksikan agar dokumen tersebut ditarik dari pihak yang menguasai dan dimusnahkan. Keputusan ini menjadi sorotan karena Suket tersebut berkaitan dengan polemik mengenai dokumen pendidikan Gibran yang merupakan bagian dari persyaratan pencalonannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang.

Jansen menilai bahwa amar putusan MA sangat jelas dan tidak memerlukan interpretasi lebih lanjut. Ia membandingkan dengan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebelumnya yang, menurutnya, masih menyisakan ruang untuk penafsiran.

"Kalau terkait putusan MK kemarin kita diam, walaupun banyak yang mengkritik saya karena diam, masih oke lah. Karena putusannya sendiri memang masih sedikit agak tanggung," tulis Jansen dalam unggahannya di akun @jansen_jsp di platform X.

Dia menegaskan bahwa putusan MA memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. "Karena putusan MA ini telah menyatakan Suket 6 Agustus 2019 tidak sah dan batal demi hukum, bahkan lebih jauh lagi di poin 3 hakim memerintahkan untuk dimusnahkan," ujarnya.

Berdasarkan hal tersebut, Jansen berpendapat bahwa Gibran tidak lagi memenuhi syarat untuk menjabat sebagai wakil presiden. "Secara hukum, legitimasi Mas Gibran saat ini selaku Wapres, mengikuti kalimat yang ada di Pasal 7A UUD, sudah tidak lagi memenuhi syarat," tegasnya.

Jansen juga mengemukakan dua pilihan yang dapat diambil oleh Gibran. Pertama, ia dapat mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden dengan cara yang terhormat. Kedua, DPR bersama MPR dapat mengambil langkah politik dengan mengaktifkan mekanisme pemberhentian sesuai dengan Pasal 7A UUD 1945.

Dia menambahkan bahwa keputusan yang berkaitan dengan jabatan kenegaraan tidak boleh berhenti sebagai dokumen hukum tanpa ada tindak lanjut. "Kalau perkara pidana itu eksekutornya jaksa, perdata eksekutornya jurusita, kalau perkara ini karena terkait jabatan kenegaraan, jika orangnya tidak mau mundur sendiri, maka DPR cq MPR-lah yang jadi eksekutornya," jelasnya.

Walaupun demikian, Jansen menyatakan bahwa ia tidak ingin berkomentar lebih jauh mengenai langkah politik DPR dan MPR. Menurutnya, persoalan ini sudah menjadi ranah para pemangku kepentingan di lembaga negara.

"Apakah perkara ini akan lanjut ke eksekusi politik di DPR cq MPR, mari bersama kita tunggu," tuturnya. Jansen menekankan bahwa semua pernyataan tersebut adalah pendapat pribadinya berdasarkan amar putusan MA yang baru saja diterbitkan.

// Artikel Terkait