Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan penghormatan terhadap keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan bahwa surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak sah. Ketua DPP PSI, Faldo Maldini, mengajak semua pihak untuk membaca salinan resmi putusan MA secara menyeluruh dan menghargai mekanisme hukum yang telah ditetapkan dalam konstitusi.
“PSI mengajak semua pihak membaca salinan resmi putusan Mahkamah Agung secara utuh, dan menghormati mekanisme yang sudah diatur konstitusi. Kami menghormati putusan Mahkamah Agung,” ungkap Faldo. Ia juga menambahkan bahwa Gibran telah menunjukkan kesiapannya untuk membuka semua dokumen pendidikan yang dimilikinya dalam persidangan, dan sikap tersebut tetap konsisten hingga saat ini.
“Mas Gibran sejak awal menyatakan siap membuka seluruh dokumen pendidikannya di persidangan, dan sikap itu tetap sama,” tegas Faldo. Ia menilai kasus ini juga menjadi pengingat bagi banyak anak muda Indonesia yang memiliki surat penyetaraan pendidikan dari luar negeri, dan berharap masalah ini dapat menjadi momentum untuk memperjelas aturan mengenai penyetaraan ijazah agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.
“PSI berharap ke depan ada aturan penyetaraan yang lebih jelas, supaya ada kepastian hukum untuk semua,” tambahnya. Menurut PSI, kepastian dalam aturan penyetaraan pendidikan sangat penting agar masyarakat yang menempuh pendidikan di luar negeri mendapatkan kejelasan hukum terkait pengakuan ijazah mereka di Indonesia.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi nomor 742/K/TUN/2026 yang berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan ijazah SMA milik Gibran. Penggugat, HM Subhan, mengonfirmasi bahwa MA telah mengabulkan permohonan kasasi tersebut secara keseluruhan melalui putusan yang dikeluarkan pada Jumat (30/10).
Subhan dalam gugatannya mengajukan tiga permohonan, yaitu meminta agar gugatan dikabulkan sepenuhnya, menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran tidak sah, dan meminta agar dokumen tersebut ditarik dari pemegangnya, yaitu Dirjen Pendidikan Umum dan Khusus Kemendikdasmen. Menurut Subhan, putusan ini menunjukkan bahwa surat keterangan Gibran yang digunakan untuk pencalonan pada Pilpres 2024 tidak sah.