Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Proses Politik di DPR Pasca Putusan MK Terkait Ijazah Gibran

Wakil Ketua Umum Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menegaskan bahwa ada kemungkinan proses politik di DPR setelah keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai ijazah Gibran Rakabuming Raka. Ia menekankan bahwa lan...

I
Intan Permatasari
08 October 2026 86 pembaca
Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, Waketum Golkar Ungkit Proses Politik di DPR
Soal Putusan MK Terkait Ijazah Gibran, Waketum Golkar Ungkit Proses Politik di DPR
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, menyatakan bahwa DPR memiliki opsi untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan ijazah SMA Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan syarat untuk pencalonan. Doli menekankan bahwa langkah politik ini hanya dapat dilakukan jika ada kesepakatan di antara partai-partai yang ada di DPR.

“Keputusan politik lanjutan dari putusan MK ini tentu sangat tergantung pada kesepakatan dan konsensus para pimpinan partai-partai politik yang ada di DPR,” ujarnya melalui pesan tertulis pada Rabu (7/10). Ia juga menambahkan bahwa hasil dari kesepakatan tersebut harus mengutamakan kepentingan rakyat dan menjaga kedaulatan negara.

“Ya, yang terpenting, apa pun langkah yang akan ditempuh dan keputusan yang akan diambil sepenuhnya harus dikembalikan kepada kepentingan rakyat dan untuk menjaga martabat bangsa serta kedaulatan negara,” imbuhnya. Sebelumnya, MK menolak gugatan nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang diajukan oleh Denny Indrayana dan pihak lainnya, dengan alasan bahwa pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut.

Namun, dalam pertimbangannya, MK juga menyatakan tidak menemukan bukti yang menunjukkan bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA. “Tentu kami harus menghormati putusan yang telah diambil oleh MK,” kata Doli. Ia memberikan apresiasi kepada MK atas keputusan yang diambil dalam gugatan tersebut, yang menunjukkan posisi MK sebagai lembaga hukum yang objektif.

“Objektif mampu memisahkan mana yang menjadi kewenangannya di ranah hukum dan mana ranah politik yang bukan menjadi kewenangannya,” jelasnya. Doli juga menekankan bahwa putusan MK ini seharusnya menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk menjalankan proses politik yang sesuai dengan konstitusi, ketaatan pada aturan, serta integritas dan tanggung jawab.

“Tentu bagi para penyelenggara Pemilu, putusan MK ini bukan saja sekedar sebagai pelajaran, tapi juga sebagai pukulan, sekaligus menjadi bahan introspeksi diri,” tambahnya. Ia mengungkapkan bahwa putusan tersebut dapat digunakan sebagai materi untuk memperbaiki sistem pemilu di masa mendatang.

“Hikmahnya ialah bahwa ke depan syarat, proses rekrutmen, dan seleksi para pemimpin dan wakil-wakil rakyat, baik pusat maupun daerah harus diatur lebih rinci dan diatur mekanisme yang lebih transparan lagi,” pungkasnya.

// Artikel Terkait