Guru Besar Ilmu Pemerintahan dari Universitas Tadulako, Irwan Waris, menilai bahwa pemakzulan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang, dapat dijadikan pelajaran bagi kepala daerah untuk mengedepankan etika dalam pemerintahan. Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji pendapat yang diajukan oleh DPRD Gowa mengenai usulan pemakzulan bupati tersebut, sesuai dengan hasil sidang Hak Angket yang disepakati oleh 45 anggota DPRD Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Informasi yang diperoleh dari sistem informasi perkara Mahkamah Agung menunjukkan bahwa perkara dengan nomor 1 UP/2026 tersebut dikeluarkan pada Kamis, 1 Oktober 2026. Sidang ini dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim, Dr. H. Irfan Fachruddin, bersama dua anggota hakim lainnya, Dr. Lulik Tri Cahyaningrum dan Prof. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi. Dalam putusannya, MA menyatakan 'Kabul permohonan, menyatakan objek permohonan berdasarkan hukum,' yang tercantum dalam direktori kepaniteraan. Perkara ini terdaftar pada 21 Agustus 2026.
Pentingnya Etika dalam Pemerintahan
Irwan Waris mengungkapkan bahwa kasus ini seharusnya menjadi perhatian bagi kepala daerah lainnya agar tidak mengabaikan masalah etika pemerintahan dan etika umum. Ia menyatakan, "Kasus ini mestinya menjadi perhatian dan pembelajaran bagi kepala daerah lainnya agar tidak bermain-main dengan masalah etika pemerintahan maupun etika umum," ketika memberikan pendapatnya di Palu pada Minggu, 4 Oktober 2026.
Ia menilai bahwa langkah DPRD Gowa yang membawa proses pemakzulan hingga meminta keputusan MA sudah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Menurutnya, DPRD Gowa berpendapat bahwa bupati telah melanggar etika tata kelola pemerintahan dengan mencabut program beasiswa mahasiswa secara sepihak tanpa alasan yang jelas.
Komitmen Pembangunan yang Harus Dipatuhi
Irwan menekankan bahwa keputusan untuk mengajukan perkara ke MA ini sangat baik untuk kepentingan tata kelola, pengembangan, dan kemajuan pemerintahan daerah di Kabupaten Gowa, yang saat ini sedang berupaya mencapai kesejahteraan rakyat. Ia juga mengingatkan para kepala daerah untuk tetap konsisten dalam menjalankan komitmen pembangunan yang telah disepakati bersama dengan lembaga legislatif.
Ia menegaskan bahwa bupati, wali kota, dan gubernur tidak seharusnya menghentikan suatu program daerah secara sepihak tanpa persetujuan dari DPRD sebagai mitra dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. "Kepala daerah seharusnya konsisten melaksanakan komitmen pembangunan yang sudah disepakati bersama. Tidak boleh secara sepihak menghentikan program tanpa persetujuan mitranya, yaitu DPRD," ujarnya.
Diketahui bahwa DPRD Kabupaten Gowa telah menyetujui usulan pemberhentian atau pemakzulan Bupati Sitti Husniah Talenrang dalam Rapat Paripurna Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang berlangsung pada Rabu, 12 Agustus 2026. Keputusan tersebut diambil setelah panitia khusus (pansus) menyelesaikan tugasnya terkait tiga pokok permasalahan, yaitu dugaan pelanggaran amoral, dugaan korupsi seragam sekolah, serta pencabutan bantuan beasiswa doktoral.