JAKARTA - Sudjatmiko, anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PKB, meminta agar Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) memberikan perhatian khusus terhadap penataan infrastruktur taxiway di Bandara Halim Perdanakusuma. Permintaan tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (16/7).
Menurut Sudjatmiko, masalah crossing taxiway yang mengarah ke runway masih menjadi salah satu faktor yang menghambat kelancaran proses lepas landas dan pendaratan pesawat di bandara tersebut. Hal ini menyebabkan waktu tunggu pesawat menjadi lebih lama, yang pada gilirannya meningkatkan konsumsi avtur dan menambah biaya operasional bagi maskapai.
Pentingnya Penataan Infrastruktur
“Persoalan ini perlu segera mendapat perhatian. Penataan taxiway bukan hanya untuk memperlancar arus pesawat, tetapi juga meningkatkan efisiensi operasional dan menekan biaya penerbangan,” ungkap Sudjatmiko. Ia menekankan bahwa peningkatan efisiensi operasional dalam transportasi udara harus menjadi fokus pemerintah, terutama mengingat tingginya mobilitas masyarakat yang membutuhkan layanan penerbangan yang aman dan tepat waktu.
Sudjatmiko menjelaskan bahwa pembangunan dan perubahan infrastruktur di sisi udara Bandara Halim merupakan tanggung jawab Ditjen Perhubungan Udara beserta operator bandara. Oleh karena itu, ia mendesak Kemenhub untuk segera mengambil langkah konkret, mulai dari kajian teknis, penyusunan desain, hingga pengalokasian anggaran agar masalah ini dapat ditangani dengan cepat.
Usulan Anggaran dan Efisiensi Operasional
Dalam RDP tersebut, juga muncul usulan agar penataan dan penambahan taxiway dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun 2027. Namun, rincian teknis, kebutuhan anggaran, dan mekanisme pembiayaan masih dalam tahap penyusunan. Berdasarkan informasi yang disampaikan dalam rapat, penataan infrastruktur tersebut diperkirakan dapat mengurangi waktu tunggu operasional pesawat sekitar 20 hingga 30 menit, sehingga proses take-off dan landing menjadi lebih efisien serta berpotensi mengurangi konsumsi avtur.
Sudjatmiko juga menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenhub, operator bandara, TNI Angkatan Udara, dan kementerian terkait agar proses perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan dapat berjalan sesuai target. Ia berharap hasil RDP ini segera ditindaklanjuti dengan penyusunan studi kelayakan dan dokumen perencanaan yang komprehensif, sehingga penataan taxiway Bandara Halim dapat segera direalisasikan untuk meningkatkan efisiensi operasional, keselamatan penerbangan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
