Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, memberikan penjelasan mengenai aturan desil yang menjadi perhatian DPRD DKI Jakarta. Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi tidak memiliki wewenang untuk mengubah ketentuan desil, karena hal tersebut merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
"Yang berkaitan dengan desil, tentunya Pemerintah DKI Jakarta tidak bisa mengatur dirinya sendiri, karena desil ini adalah kebijakan nasional," ujar Pramono di Kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pada hari Senin (28/9/2026).
Pemprov DKI Siapkan Pengaturan Tersendiri
Meskipun demikian, Pramono menyatakan bahwa Pemprov DKI akan melakukan pengaturan yang diperlukan agar perubahan desil tidak berdampak besar pada masyarakat, terutama bagi mereka yang menerima bantuan pendidikan seperti Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU).
"Tetapi Pemerintah DKI Jakarta, agar kemudian perubahan desil ini tidak memberikan dampak yang cukup besar bagi masyarakat, terutama hal yang berkaitan dengan KJP, KJMU, dan sebagainya, kita melakukan pengaturan tersendiri," tambahnya.
DPRD Minta Pergub untuk Penyesuaian Desil
Pramono menegaskan bahwa pengaturan yang dilakukan oleh Pemprov DKI bukan untuk mengubah ketentuan desil yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. "Namun tidak mengubah desil yang sudah diputuskan oleh pemerintah pusat. Karena itu memang keputusan ada di pemerintah pusat," jelasnya.
Sebelumnya, DPRD DKI Jakarta meminta agar Pemprov DKI menyusun peraturan gubernur (Pergub) yang mengatur mekanisme dan parameter penentuan desil penerima bantuan sosial (bansos) secara khusus di Jakarta. Permintaan ini dianggap penting untuk mempertimbangkan karakteristik sosial, ekonomi, serta tingginya biaya hidup masyarakat Ibu Kota.
Permintaan tersebut disampaikan dalam rekomendasi DPRD DKI Jakarta terhadap hasil pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD DKI Jakarta 2026, yang dibacakan oleh anggota DPRD DKI, Wita Susilowaty, dalam rapat paripurna pada hari Selasa (22/9).
DPRD DKI juga meminta Dinas Sosial untuk melakukan evaluasi dan mengusulkan penyesuaian parameter penentuan desil penerima manfaat bansos sesuai dengan kondisi faktual masyarakat Jakarta. "Penentuan desil tidak dapat disamaratakan dengan daerah lain karena karakteristik sosial, ekonomi, dan tingginya biaya hidup di Jakarta memiliki kondisi yang berbeda," kata Wita.
sumber : news.detik.com