JAKARTA - Lalu Hadrian Irfani, yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi X DPR RI, menegaskan perlunya skema dan formula yang terencana dengan baik dalam melaksanakan rencana Presiden RI Prabowo Subianto mengenai penggratisan biaya pendidikan hingga tingkat universitas di perguruan tinggi negeri. Ia menyatakan bahwa perencanaan yang tepat sangat penting untuk menghindari ketimpangan yang mungkin terjadi, terutama bagi Perguruan Tinggi Swasta (PTS) jika rencana tersebut dilaksanakan.
"Skemanya seperti apa. Jangan sampai pendidikan tinggi digratiskan untuk PTN (Perguruan Tinggi Negeri, red), kemudian PTS menjadi terbengkalai. Nah, jadi harus ada skema," ujarnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari Senin (21/9).
Usulan Pengalihan Beasiswa
Lalu juga mengusulkan agar alokasi Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dialihkan sepenuhnya ke PTS jika nantinya PTN digratiskan. "Contoh misalnya, KIP Kuliah yang hari ini diberikan untuk PTN dan PTS, ketika PTN digratiskan, maka KIP Kuliah tidak boleh lagi diberikan kepada PTN. Jadi KIP Kuliah diberikan kepada PTS saja," jelasnya.
Lebih lanjut, Lalu menekankan bahwa perhatian pemerintah tidak hanya perlu tertuju pada KIP Kuliah, tetapi juga pada bantuan biaya operasional untuk PTS, meskipun hal ini tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. "Maka tentu kami mengusulkan agar PTS juga mendapat biaya operasional," tambahnya.
Kebutuhan Mahasiswa yang Lebih Luas
Selain isu penggratisan biaya pendidikan hingga universitas negeri, Lalu juga mengingatkan pemerintah tentang berbagai kebutuhan mahasiswa yang tidak hanya terbatas pada biaya kuliah. Banyak mahasiswa, terutama di PTN, yang masih memerlukan dukungan untuk biaya hidup. "Nah, ini juga harus diperhatikan," terangnya.
Oleh karena itu, Komisi X DPR meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) untuk segera menyusun formula dan melakukan diskusi bersama DPR mengenai rencana pendidikan gratis hingga tingkat universitas. "Jangan sampai nanti, saya khawatir nanti kalau misalnya PTN digratiskan, kemudian PTS berbayar, ya, tentu orang tidak mau berkuliah di PTS," ungkapnya.
Lalu juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan dana hasil sitaan dari kasus korupsi untuk mendukung program tersebut. Ia menilai bahwa postur anggaran pendidikan saat ini masih sangat memungkinkan untuk merealisasikan rencana pendidikan gratis yang disampaikan oleh Presiden. "Terkait dengan sumber anggaran, kalau kami melihat dari postur anggaran pendidikan sebenarnya masih sangat memungkinkan untuk dilaksanakan yang disampaikan oleh Bapak Presiden," kata Lalu.