Prabowo Umumkan Pemangkasan Bea Masuk untuk MRO dan LPG Menjadi 0%

Pemerintah Indonesia telah resmi mengumumkan insentif baru bagi sektor industri dengan mengurangi tarif Bea Masuk menjadi 0% untuk impor barang yang berkaitan dengan Maintenance, Repair, and Overhaul (MRO) serta Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Kebijakan ini tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 50 Tahun 2026, yang merupakan bagian dari Paket Stimulus Ekonomi untuk Semester II tahun 2026.

Keputusan ini diambil sebagai respons terhadap arahan dari Presiden Prabowo Subianto, yang bertujuan untuk membantu pelaku usaha dalam menghadapi tekanan dari kondisi ekonomi global yang menyebabkan peningkatan biaya produksi. Dengan adanya insentif ini, pemerintah berharap industri dapat menekan biaya operasional, menjaga kelangsungan bisnis, meningkatkan efisiensi, serta memperkuat daya saing di tengah situasi ekonomi yang penuh tantangan.

Detail Kebijakan Insentif

Untuk sektor MRO, pemangkasan tarif Bea Masuk menjadi 0% diterapkan pada barang dan bahan yang diperlukan dalam proses perawatan dan perbaikan pesawat. Dengan biaya impor yang lebih rendah, diharapkan perusahaan-perusahaan MRO dapat memberikan layanan yang lebih kompetitif, sehingga dapat memperkuat industri perawatan pesawat di dalam negeri.

Selain itu, pemerintah juga menghapus Bea Masuk untuk impor LPG yang digunakan sebagai bahan baku industri petrokimia. Penurunan biaya bahan baku ini diharapkan dapat meningkatkan efisiensi produksi di sektor petrokimia, yang kemudian akan memberikan dampak positif bagi berbagai sektor manufaktur lainnya.

Regulasi dan Implementasi

PMK Nomor 50 Tahun 2026 merupakan perubahan ketiga dari PMK Nomor 26/PMK.010/2022, yang ditetapkan pada 15 Juli 2026 dan mulai berlaku tujuh hari setelah diundangkan. Untuk impor LPG sebagai bahan baku industri petrokimia, fasilitas Bea Masuk 0% akan berlaku selama enam bulan dengan pos tarif 9845.10.00 dan 9845.20.00.

Ketentuan teknis mengenai pemanfaatan fasilitas ini untuk industri MRO diatur dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 16 Tahun 2026. Sementara itu, perusahaan petrokimia yang berhak atas fasilitas impor LPG ditentukan melalui Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 1944 Tahun 2026, dengan kode HS 2711.12.00 dan HS 2711.13.00 yang memenuhi syarat untuk mendapatkan tarif Bea Masuk 0%.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dengan memperkuat sektor riil. "Kebijakan ini merupakan bagian dari upaya Pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi melalui penguatan sektor riil. Melalui efisiensi biaya produksi, pelaku industri diharapkan memiliki ruang yang lebih besar untuk berinvestasi, meningkatkan kapasitas produksi, dan memperkuat daya saing," ungkap Haryo Limanseto.