Presiden Prabowo Subianto kembali mengemukakan analisis ekonominya yang telah ditulis lebih dari sepuluh tahun lalu. Ia menyatakan bahwa teori mengenai aliran kekayaan Indonesia ke luar negeri hingga saat ini belum dapat dibantah oleh para profesor ekonomi di dalam negeri. "Saya sudah katakan dalam buku saya belasan tahun yang lalu dan belum pernah dibantah sampai hari ini. Belum ada profesor-profesor ekonomi yang bisa bantah saya, padahal saya bukan ahli ekonomi. Tapi angka adalah angka, matematik adalah matematik," ungkap Prabowo saat menghadiri sebuah acara di Madura pada Selasa (23/6/2026), berdasarkan keterangan dari Sekretariat Presiden.
Kebocoran Kekayaan Nasional
Prabowo menjelaskan bahwa analisis yang dimaksud berhubungan dengan fenomena net outflow of national wealth, yaitu mengalirnya kekayaan nasional ke luar negeri. Ia menyoroti bahwa kebocoran kekayaan ini terjadi akibat praktik manipulasi nilai perdagangan atau yang dikenal dengan istilah underinvoicing, di mana nilai ekspor dilaporkan lebih rendah dari nilai sebenarnya. "Yang terjadi di Indonesia ini adalah mengalir ke luar kekayaan bangsa Indonesia ke luar negeri. Dalam bahasa yang keren, Bahasa Inggris, yang terjadi adalah net outflow of national wealth," jelasnya.
Data dan Kerugian yang Diderita
Prabowo menegaskan bahwa temuan tersebut bukan sekadar pandangan pribadinya. Ia merujuk pada data dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui United Nations Comtrade yang menunjukkan pola serupa. Berdasarkan informasi yang disampaikannya, selama 22 tahun Indonesia kehilangan potensi kekayaan hingga mencapai US$ 436 miliar. Jika dihitung dalam rentang waktu 42 tahun, nilainya bisa mencapai sekitar US$ 683 miliar. Prabowo mengibaratkan kebocoran kekayaan tersebut seperti darah yang terus mengalir keluar dari tubuh. "Kalau darah kita, tiap hari darah kita keluar, di ujungnya badan kita kolaps, mati. Begitu kayanya republik kita. Tiap tahun kekayaan kita diambil ke luar, kita masih berdiri, Saudara-saudara sekalian," tuturnya.
Menurut Prabowo, salah satu sumber utama kebocoran tersebut berasal dari praktik underinvoicing yang dilakukan oleh sebagian pelaku usaha. Dengan mekanisme ini, nilai transaksi perdagangan dilaporkan lebih rendah sehingga sebagian keuntungan mengalir ke luar negeri dan tidak tercatat sebagai penerimaan Indonesia. Ia juga mengutip laporan PBB yang menyebutkan bahwa kerugian Indonesia akibat praktik tersebut mencapai sekitar US$ 908 miliar atau setara dengan Rp 15.000 triliun dalam kurun waktu 34 tahun. "Ternyata, sekali lagi dari PBB, yang terjadi adalah yang disebut underinvoicing atau laporan palsu. Para pengusaha itu bohong," tegas Prabowo.
