Laboratorium Indonesia 2045 (LAB 45) mengungkapkan hasil analisis mengenai Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai sebagai pejabat dengan banyak blunder komunikasi. Penilaian ini disampaikan oleh Analis Mahadata dan Politik Media LAB 45, Salma Nihru, saat mempresentasikan hasil riset mengenai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran di kawasan Gambir, Jakarta Pusat, pada Kamis (22/10).
Salma menjelaskan bahwa blunder komunikasi politik terjadi dalam rentang waktu dari 20 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2026. Selama periode tersebut, LAB 45 mencatat total 303 kesalahan komunikasi yang dilakukan oleh pejabat negara, dengan Prabowo sebagai yang paling sering melakukan kesalahan.
Menurut Salma, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menempati posisi kedua sebagai pejabat yang sering membuat pernyataan keliru di publik. Sementara itu, mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo berada di urutan ketiga dalam daftar tersebut.
Salma menambahkan bahwa sebagian besar kesalahan pernyataan Prabowo muncul dalam konteks pidato kenegaraan, sambutan resmi, serta sesi wawancara. Ia juga mencatat bahwa gaya komunikasi Prabowo cenderung mengulangi pola yang sama, yakni defensif terhadap kritik dan sering kali melemparkan kesalahan kepada pihak lain.
“Tidak berani atau tidak mau mengakui kesalahannya, lalu juga selalu melimpahkan permasalahan-permasalahan tersebut kepada aktor di luar dirinya itu sendiri,” ungkapnya. Sebagai contoh, Prabowo sering menggunakan istilah seperti antek asing dan londo ireng untuk menyebut pihak-pihak yang berseberangan dengan pemerintah.
Di sisi lain, Bahlil Lahadalia juga banyak melakukan blunder, terutama saat membahas isu terkait pemadaman listrik yang berkepanjangan serta kelangkaan BBM dan gas elpiji tiga kg. “Kapolri sendiri terkait dengan penekanan terhadap aktivis, waktu itu Band Sukatani, lalu juga penunjukkan duta kontroversial, dan keterlibatan Polri dalam program pangan,” ujarnya.
LAB 45 juga menyoroti masalah kelembagaan komunikasi di dalam pemerintahan yang menyebabkan kesalahan komunikasi terus terjadi. Salah satu isu yang diangkat adalah adanya dualisme kewenangan antara Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).
“Mandat komunikasi ini cukup tumpang tindih,” kata Salma. Ia merekomendasikan agar pemerintah memperbarui Inpres Nomor 9 Tahun 2015 untuk memperjelas pembagian tugas, sehingga manajemen komunikasi dapat diperbaiki di masa mendatang.
Bakom diharapkan dapat fokus pada pengkoordinasian pesan, sementara Kemkomdigi bertugas untuk menyebarluaskan informasi. LAB 45 juga mendorong adanya harmonisasi regulasi komunikasi publik agar tidak terjadi gesekan kewenangan antar lembaga.
Selain itu, lembaga ini meminta pemerintah untuk membuka rincian kontrak pengadaan jasa pemengaruh (influencer) serta proyek kehumasan di sistem Inaproc secara transparan. “Makin tinggi tren kementerian dan lembaga untuk menggunakan jasa influencer atau terbaru dugaan menggunakan agen AI untuk jadi agen pemerintah sendiri,” ujarnya.