Presiden Prabowo Subianto menekankan masalah dominasi kapal asing dalam sektor logistik nasional saat menggelar rapat di Jakarta pada Senin (27/7/2026). Ia mengungkapkan keprihatinan terhadap fakta bahwa kapal berbendera asing saat ini menguasai 95 persen dari pengiriman barang dan logistik di Indonesia, dan meminta agar ada rencana pengembangan armada nasional untuk meningkatkan peran kapal berbendera Indonesia.
Peningkatan Kapasitas Galangan Kapal Dalam Negeri
Rosan Roeslani, Chief Executive Officer (CEO) Danantara, mengungkapkan bahwa arahan tersebut disampaikan oleh Presiden dalam rapat terbatas. "Sekarang dilihat oleh Bapak Presiden, pengiriman barang-barang itu 95 persen berbendera asing. Bagaimana supaya ini ke depannya juga supaya bisa berbendera Indonesia, dan diminta rencana pengembangannya itu seperti apa," jelas Rosan di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Untuk mendukung pencapaian target tersebut, pemerintah bersama Danantara berencana untuk mengoptimalkan galangan kapal domestik, baik yang dimiliki oleh BUMN maupun swasta. Rosan menambahkan bahwa peningkatan kapasitas galangan kapal dalam negeri ditujukan agar dapat memproduksi armada secara mandiri dengan memenuhi standar internasional. "Kita ada galangan-galangan kapal, baik BUMN maupun swasta nasional, yang selama ini kita ingin coba tingkatkan dan majukan, sehingga pembuatan kapal-kapal itu bisa dilakukan di Indonesia sesuai dengan standar internasional," kata Rosan.
Rencana Merger PT PAL Indonesia
Sebelumnya, PT PAL Indonesia direncanakan menjadi induk holding BUMN di sektor galangan kapal. Rencananya, PT PAL akan digabungkan oleh BPI Danantara dengan BUMN lain yang juga bergerak di bidang perkapalan. Direktur Utama PT PAL Indonesia, Kaharuddin Djenod, menyatakan bahwa rencana merger tersebut masih dalam tahap pembahasan antara Danantara dan pihak-pihak terkait. "Sedang dirapikan dengan Danantara, sehingga mergernya nanti itu pertama tidak meninggalkan beban," ujarnya.
Perlu dicatat bahwa BUMN yang terlibat dalam industri galangan kapal tidak hanya PT PAL, tetapi juga mencakup beberapa BUMN lainnya, seperti PT Industri Kapal Indonesia (Persero) atau IKI, PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari (Persero) atau DKB, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DKS, serta PT Dok dan Perkapalan Air Kantung.
