JAKARTA - Pengamat politik Jamiluddin Ritonga menyatakan bahwa Presiden RI Prabowo Subianto seharusnya bertindak tegas terhadap para pelaku yang membiayai demonstrasi. Menurutnya, tindakan tersebut penting untuk menjaga integritas demokrasi di Indonesia.
Dalam sebuah pesan yang disampaikan pada Kamis (25/6), Jamiluddin mengatakan, "Presiden Prabowo kiranya tak cukup hanya sebatas mengetahui dalang yang membayar demonstran. Prabowo juga selayaknya menindak para dalang tersebut karena sudah merusak demokrasi." Pernyataan ini muncul setelah Prabowo mengungkapkan dalam pidatonya di Gorontalo pada Rabu (24/6) bahwa ia mengetahui pihak yang membayar demonstrasi, dengan setiap demonstran menerima imbalan sebesar Rp200 ribu.
Risiko Terhadap Demokrasi
Jamiluddin menegaskan bahwa demonstrasi yang dibiayai merusak esensi demokrasi, karena para demonstran tidak menyuarakan aspirasi mereka sendiri, melainkan aspirasi dari pihak yang membayar. "Sebab, mereka demonstrasi bukan karena ingin menyampaikan dan memperjuangkan aspirasinya, tetapi untuk menyampaikan aspirasi orang atau dalang yang membayarnya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa aksi demonstrasi yang dibiayai bertujuan untuk menciptakan opini publik yang sering kali tidak benar mengenai individu atau lembaga tertentu. "Pendapat umum yang palsu tentu akan berpengaruh pada kebijakan yang diambil pemerintah. Akibatnya, kebijakan yang diambil pemerintah bukan mengatasi persoalan demonstran, tetapi mewujudkan aspirasi sang dalang," tambahnya.
Pentingnya Tindakan Tegas
Jamiluddin juga menyoroti dampak negatif dari demonstrasi berbayar terhadap efektivitas kebijakan pemerintah. "Maka, selayaknya para dalang demonstran ditindak. Mereka ini sudah merusak dan memporak-porandakan pendapat umum," ungkapnya. Dengan demikian, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang membiayai demonstrasi dianggap sangat penting untuk menjaga keadilan dan keutuhan demokrasi di Indonesia.
