Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menegaskan dukungannya terhadap kebijakan yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pelaksanaan Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945. Dukungan ini bertujuan untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, pengelolaan sumber daya alam, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) III PPP yang berlangsung secara daring melalui Zoom pada Selasa, 27 Oktober. Rapat tersebut dihadiri oleh Ketua Umum PPP Muhamad Mardiono, Wasekjen Jabbar Idris, Bendahara Umum Imam Fauzan Amir Uskara, serta perwakilan dari 38 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP di seluruh Indonesia.
Imam Fauzan Amir Uskara, sebagai pimpinan sidang, membacakan kesimpulan dari rakornas tersebut. Ia menekankan pentingnya pelaksanaan amanat konstitusi sebagai dasar dalam pengelolaan perekonomian dan sumber daya alam di Indonesia.
Dukungan Terhadap Kebijakan Presiden
“PPP mendukung kebijakan Bapak Presiden Prabowo Subianto dalam menjalankan amanat Pasal 33 dan Pasal 34 UUD 1945 guna menjaga kedaulatan ekonomi dan sumber daya alam nasional demi kemakmuran rakyat,” ungkap Fauzan. Ia juga menekankan perlunya melindungi kepentingan nasional dari intervensi asing serta praktik oligarki yang merugikan negara.
Fauzan menambahkan bahwa pengelolaan sumber daya alam dan sektor-sektor strategis harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Ia menegaskan bahwa kekayaan alam Indonesia seharusnya memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan masyarakat.
Pentingnya Kesejahteraan Rakyat
“Pengelolaan sumber daya alam dan kekuatan ekonomi strategis harus menempatkan kepentingan nasional serta kesejahteraan rakyat sebagai orientasi utama,” jelasnya. Ia menekankan bahwa kedaulatan ekonomi merupakan elemen penting dalam membangun Indonesia yang mandiri.
Fauzan juga mengingatkan bahwa Pasal 34 UUD 1945 menjadi landasan bagi negara untuk menjamin pemeliharaan fakir miskin dan anak-anak terlantar, serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang layak. “Pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat,” tambahnya.
Komitmen PPP untuk Kesejahteraan
Lebih lanjut, Fauzan menegaskan bahwa PPP akan terus mengawal kebijakan-kebijakan nasional yang berpihak pada kepentingan rakyat dan kedaulatan ekonomi. Dukungan ini merupakan bagian dari komitmen PPP untuk memperjuangkan kepentingan umat dan bangsa.
“PPP akan terus mengambil bagian dalam mengawal agenda kebangsaan dan memastikan kepentingan rakyat menjadi bagian utama dari setiap kebijakan pembangunan nasional,” ujarnya. Dalam rakornas tersebut, PPP juga membahas program strategis kepartaian dan agenda konsolidasi organisasi di 38 provinsi.
Diskusi tersebut mencakup perkembangan pelaksanaan Musyawarah Cabang (Muscab) dan Musyawarah Anak Cabang (Musancab) sebagai upaya untuk memperkuat struktur organisasi dan soliditas partai hingga ke tingkat akar rumput.