Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhamad Mardiono, menegaskan bahwa partainya siap untuk menghadapi ambang batas parlemen berapa pun besaran yang ditetapkan melalui kesepakatan politik. Mardiono menyampaikan hal ini setelah menghadiri pelantikan pengurus DPW dan DPC PPP se-Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di Mataram pada hari Sabtu (4/7).
Pengalaman PPP dalam Pemilu
Menurut Mardiono, PPP memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam mengikuti pemilu di berbagai sistem dan regulasi, sehingga perubahan aturan tidak akan memengaruhi semangat partai. "PPP sudah mengikuti pemilu sebanyak sebelas kali. Kami pernah mengikuti pemilu dengan sistem terbuka, tertutup, ada parliamentary threshold maupun tidak ada parliamentary threshold. Sebagai partai politik, kami harus siap terhadap apa pun keputusan yang menjadi kesepakatan politik," ungkapnya.
Adaptasi terhadap Regulasi
Mardiono menekankan bahwa PPP tidak akan menjadikan besaran ambang batas sebagai alasan untuk mengurangi semangat perjuangan politik. Setiap partai, menurutnya, harus mampu beradaptasi dengan regulasi yang ditetapkan. "Mau 0 persen kami siap, mau 4 persen kami juga siap. PPP tidak sendiri dalam sistem demokrasi ini. Apa pun yang sudah disepakati, kami akan siap berjuang," jelasnya.
Di sisi lain, Mardiono juga menilai bahwa kebijakan mengenai ambang batas parlemen harus mempertimbangkan prinsip keadilan demokrasi. Ia berpendapat bahwa demokrasi seharusnya memberikan ruang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak-hak mereka. "Tujuan demokrasi adalah mewadahi seluruh lapisan masyarakat untuk mendapatkan hak demokrasinya. Demokrasi tidak boleh dimonopoli oleh kelompok tertentu. Prinsipnya, PPP adalah siap terhadap keputusan apa pun," tegasnya.
Secara pribadi, Mardiono berpendapat bahwa ambang batas parlemen sebaiknya diturunkan dari angka 4 persen yang berlaku saat ini. Ia mengusulkan angka 2 hingga 3 persen sebagai lebih mencerminkan keseimbangan antara efektivitas sistem kepartaian dan keterwakilan politik. "Kalau menurut pandangan saya, demi membangun demokrasi yang transparan dan akuntabel, parliamentary threshold sebaiknya diturunkan dari 4 persen, misalnya menjadi 2 atau 3 persen. Tetapi kalau 0 persen juga tidak memungkinkan. InsyaAllah pada prinsipnya PPP siap," tutupnya.
