Partai Persatuan Pembangunan (PPP) terus berupaya memperkuat transformasi digital di dalam organisasi untuk meningkatkan efektivitas konsolidasi serta mempersiapkan diri menghadapi proses verifikasi partai politik menjelang Pemilu 2029. Badan IT dan Database DPP PPP menyelenggarakan kegiatan Training of Trainers (TOT) secara daring melalui Zoom dari Kantor DPP PPP pada Kamis, 29 Oktober, yang diikuti oleh admin IT dari 38 DPW PPP di seluruh Indonesia.
Kader yang juga terlibat dalam Badan IT dan Database DPP PPP, Arya Permana, menjelaskan bahwa tujuan dari TOT ini adalah untuk memberikan pelatihan kepada para admin DPW agar mereka dapat mengoperasikan dan menerapkan sistem informasi komunikasi PPP yang baru. “Kami sudah membangun sistem informasi komunikasi berbasis teknologi. Harapannya, dengan adanya sistem IT yang baru ini, kebutuhan organisasi berbasis teknologi bisa berjalan lebih efektif, efisien, dan terintegrasi,” ujarnya.
Menurut Arya, sistem yang dikembangkan mencakup berbagai kebutuhan organisasi, mulai dari sistem keanggotaan berbasis digital hingga database kepengurusan. Data kepengurusan ini akan terintegrasi dari tingkat pusat, wilayah, cabang, anak cabang, hingga ranting di tingkat kelurahan atau desa.
Selain itu, sistem ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan database kantor partai dari tingkat pusat hingga ranting. Integrasi ini diharapkan dapat mempermudah partai dalam melakukan pemetaan dan pengelolaan data organisasi secara lebih sistematis.
Arya menambahkan bahwa penguatan sistem informasi ini juga merupakan bagian dari persiapan PPP dalam menghadapi proses verifikasi partai politik sebagai salah satu syarat untuk mengikuti Pemilu 2029. “Harapannya, sistem informasi komunikasi berbasis teknologi yang baru kita buat ini bisa menjadi bahan persiapan PPP nantinya dalam mengikuti proses verifikasi partai politik sebagai syarat peserta Pemilu 2029,” katanya.
Selain fokus pada data organisasi, Badan IT PPP juga mengembangkan sistem pelaporan kegiatan yang memungkinkan setiap kegiatan di tingkat wilayah hingga cabang dapat dilaporkan melalui sistem kepada pimpinan DPP. Sistem ini juga memungkinkan DPW untuk memantau kegiatan yang dilakukan oleh DPC maupun PAC di daerah masing-masing.
Dengan adanya sistem ini, kegiatan positif yang dilakukan di satu wilayah atau cabang diharapkan dapat menjadi contoh bagi daerah lainnya. Data kegiatan juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pimpinan dalam menentukan program yang lebih efektif, efisien, serta bermanfaat bagi masyarakat dan konstituen PPP.
Dalam TOT tersebut, muncul aspirasi agar sistem pelaporan tidak hanya mencakup kegiatan resmi kepartaian, tetapi juga aktivitas anggota legislatif PPP. Arya menjelaskan bahwa anggota legislatif PPP memiliki tanggung jawab untuk hadir di tengah masyarakat, menyerap aspirasi, serta menjadi agen perubahan di daerah pemilihannya. “Kami akan kembangkan, dari yang tadinya hanya laporan kegiatan partai, menjadi juga laporan kegiatan anggota legislatif PPP se-Indonesia. Dengan begitu, mereka punya tanggung jawab di daerahnya masing-masing dan dapat berkontribusi lebih dekat dengan masyarakat serta memberikan solusi ketika ada permasalahan di dapilnya,” tuturnya.
Arya menegaskan bahwa transformasi digital PPP tidak hanya berhenti di tingkat DPP. Setelah pelatihan untuk admin 38 DPW se-Indonesia, pelatihan akan dilanjutkan kepada admin di tingkat kabupaten/kota sesuai dengan wilayah provinsinya masing-masing.
Dengan demikian, diharapkan penguasaan teknologi dapat berjalan secara menyeluruh dari tingkat pusat hingga struktur partai di daerah.