Seorang pengamat komunikasi politik dari Nusakom Pratama Institut, Ari Junaedi, mengungkapkan bahwa insiden yang terjadi di Nepal bisa saja terulang di Indonesia jika pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto gagal dalam merespons kekecewaan rakyat. Pernyataan ini disampaikan Ari menanggapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, mengenai potensi terjadinya situasi serupa di Tanah Air jika kritik dari publik tidak ditanggapi dengan serius.
"Jadi, jangan anggap enteng, kejadian di Nepal bisa saja terjadi di Tanah Air, jika rasa frustasi di masyarakat makin menjadi-jadi," ujarnya saat dihubungi pada Selasa (21/7).
Kekecewaan Rakyat Meningkat Jelang HUT RI
Ari menambahkan bahwa kekecewaan masyarakat dapat mencapai puncaknya pada saat Indonesia merayakan Hari Ulang Tahun ke-81 pada 17 Agustus mendatang. Ia menjelaskan bahwa berbagai isu, seperti kasus korupsi yang melibatkan pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN), konflik antara kejaksaan dan kepolisian, serta pembentukan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih yang tidak terencana, dapat memicu ketidakpuasan publik. Selain itu, perilaku elit pemerintahan yang menunjukkan pemborosan anggaran juga menjadi sorotan.
"Namun, justru mempertontonkan pemborosan dan kemewahan," tambahnya.
Pembelian Alat Pertahanan di Tengah Krisis Ekonomi
Lebih lanjut, Ari menyoroti bahwa pengeluaran besar untuk alat pertahanan dan keamanan di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang sulit dapat menambah kekecewaan. Ia menyatakan bahwa publik merasa pemerintah tidak mampu menjaga stabilitas nilai tukar Rupiah, menghadapi kelangkaan bahan bakar minyak, dan mengatasi pemadaman listrik bergilir, yang semuanya menjadi tanda peringatan bagi ketidakpuasan masyarakat terhadap pemerintah.
Ari juga mengkritik pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menyarankan warga untuk berpindah negara, yang dianggapnya tidak pantas. "Ini, kan, tidak elok ditambah kaya-kata sarkas seperti, ndasmu, bajingan, goblok kamu, memang gua pikirin, saya tidak peduli, seharusnya tidak boleh keluar dari mulut seorang Presiden," jelasnya.
Ia berpendapat bahwa keberadaan Badan Komunikasi Pemerintah RI tidak cukup untuk meringankan beban presiden dalam menangani kekecewaan masyarakat. Ari mengingatkan agar pemerintah lebih peka terhadap keresahan masyarakat, termasuk aspirasi generasi muda terkait kesempatan kerja.
"Pemerintah hendaknya segera menyudahi program-program unggulan yang digarap asal-asalan oleh bawahanannya," tegasnya. Ia juga menekankan pentingnya merampingkan birokrasi untuk menghindari inefisiensi.
Ari mengingatkan agar pemerintah tidak terus menerus menyalahkan pihak lain, termasuk kelompok kritis yang sebenarnya hanya ingin menyampaikan kritik konstruktif. "Suara-suara yang disuarakan politikus PDIP, Cellios, akademisi, mahasiswa, bahkan pengemudi ojol sekalipun tetap sahih mengingat mereka adalah pembayar pajak yang ingin pemerintah bekerja dengan benar," tuturnya.
