Laut China Selatan (LCS) kembali menjadi perhatian, tidak hanya dari sudut pandang geopolitik, tetapi juga dari potensi ekonominya bagi Indonesia. Para pakar menilai kawasan ini sebagai aset strategis yang kaya akan sumber daya perikanan, minyak, dan gas, serta berfungsi sebagai jalur perdagangan global. Namun, peluang ini terancam oleh klaim sepihak dari China yang mencakup sebagian Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna.
Pentingnya Stabilitas Kawasan
Dalam seminar bertema "Aset atau Ancaman? Kompleksitas Laut China Selatan dalam Relasi Indonesia–China" yang diselenggarakan oleh Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta pada 24 Juli, Laksamana Pertama TNI Salim, Kepala Pusat Kajian Maritim Seskoal, menegaskan bahwa Laut China Selatan tidak dapat dilihat hanya sebagai ancaman atau sekadar aset. "Laut China Selatan adalah jalur perdagangan strategis dunia, sumber perikanan, cadangan energi, serta ruang penting bagi diplomasi dan ekonomi maritim Indonesia," ungkapnya. Ia menambahkan bahwa stabilitas di kawasan ini akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional dan mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.
Namun, Indonesia juga harus menghadapi berbagai tantangan, seperti rivalitas kekuatan besar, sengketa klaim maritim, aktivitas ilegal di laut, serta potensi pelanggaran hak berdaulat di Laut Natuna Utara. "Laut China Selatan bukan ancaman karena letaknya, melainkan dapat menjadi ancaman apabila Indonesia lemah dalam menjaga kedaulatan, menegakkan hukum laut, dan membangun kekuatan maritim," jelas Salim. Ia berpendapat bahwa dengan kepemimpinan yang visioner, Laut China Selatan bisa menjadi aset geopolitik terbesar bagi Indonesia di abad ke-21.
Kerja Sama Ekonomi dan Kedaulatan
Perhatian terhadap Natuna semakin meningkat karena wilayah tersebut diyakini menyimpan potensi ekonomi yang besar, mulai dari sektor perikanan hingga cadangan minyak dan gas. Dr. Klaus Heinrich Raditio, seorang pengamat politik China dari STF Driyarkara, berpendapat bahwa pendekatan Presiden Prabowo Subianto terhadap Laut China Selatan berbeda dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya. Ia menilai bahwa pemerintah saat ini lebih melihat Natuna sebagai peluang untuk kerja sama ekonomi yang pragmatis.
Meski demikian, Klaus menekankan bahwa kerja sama ekonomi tidak boleh mengurangi pengakuan terhadap hak berdaulat Indonesia. "Kita jangan mau ditekan oleh pihak lain, tapi kerja sama harus terbuka, karena ZEE harusnya dipakai untuk kepentingan ekonomi, namun harus jelas ada pengakuan terhadap hak berdaulat dan kedaulatan Indonesia," tegasnya.
Direktur Eksekutif Center for Diplomacy Jakarta, Ple Priatna, mengingatkan bahwa aktivitas penangkapan ikan ilegal terkait klaim sembilan garis putus-putus (nine-dash line) dari China telah menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. "Kekayaan alam ini berpotensi hilang dan mengakibatkan kerugian Indonesia hingga Rp4 triliun lebih setiap tahunnya," katanya. Ia juga mendorong Indonesia bersama ASEAN untuk mulai mendorong mekanisme kompensasi atas kerugian ekonomi akibat aktivitas ilegal tersebut.
Laksamana Muda TNI (Purn) Surya Wiranto mengingatkan bahwa isu Natuna tidak hanya berkaitan dengan hasil laut, tetapi juga cadangan energi yang ada di bawah dasar laut. "ZEE yang merupakan hak berdaulat Indonesia mengandung landas kontinen. Ini yang diperebutkan oleh China, yang mengincar kekayaan dasar laut kita, yaitu minyak bumi," ujarnya. Ia menekankan pentingnya Indonesia untuk tetap berpegang pada UNCLOS serta putusan arbitrase internasional tahun 2016 yang menolak dasar hukum klaim China di sebagian besar Laut China Selatan.
Surya juga mendorong pemerintah untuk memperkuat kehadiran aparat di laut, meningkatkan modernisasi alat utama sistem senjata maritim, mempererat koordinasi antarinstansi, serta membangun kemitraan keamanan dan ekonomi yang seimbang dengan negara-negara lain. Ketua Forum Sinologi Indonesia, Johanes Herlijanto, menilai bahwa isu Laut China Selatan akan tetap menjadi tantangan utama dalam hubungan antara Indonesia dan China. Oleh karena itu, setiap peluang kerja sama ekonomi di Natuna harus tetap berlandaskan pada pengakuan terhadap kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia.
