JAKARTA - Jamaludin Malik, anggota Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, mendesak PT PLN (Persero) untuk segera memperbaiki manajemen kontrak, distribusi, dan logistik batu bara demi menjaga keandalan pasokan listrik di seluruh Indonesia. Ia menegaskan bahwa pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah berupaya maksimal dalam menjamin ketersediaan batu bara untuk kebutuhan pembangkit listrik nasional.
Jamaludin memberikan apresiasi kepada Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang cepat tanggap terhadap pemadaman listrik bergilir yang terjadi di beberapa daerah. Menurutnya, pernyataan Menteri ESDM menegaskan bahwa pemerintah telah menjalankan fungsi regulasi dan penjaminan pasokan energi primer, sedangkan PLN sebagai operator sistem bertanggung jawab atas aspek operasional kelistrikan.
Kebutuhan Batu Bara PLN dan Penugasan Pemerintah
Ia menjelaskan bahwa berdasarkan data dari Kementerian ESDM, kebutuhan batu bara PLN pada tahun 2026 diperkirakan mencapai sekitar 154 juta ton. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) telah memberikan penugasan kepada perusahaan-perusahaan pertambangan nasional melalui skema Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 180 hingga 190 juta ton, yang jauh melebihi kebutuhan PLN.
“Dari jumlah itu, yang sudah dikontrakkan baru sekitar 134 juta ton. Artinya, persoalannya bukan pada ketersediaan batu bara nasional, melainkan bagaimana pasokan yang sudah dialokasikan pemerintah tersebut dapat segera dikontrak, didistribusikan, dan sampai ke pembangkit sesuai kebutuhan,” ungkap Jamaludin.
Kendala Teknis dan Pemeliharaan Pembangkit
Jamaludin juga menjelaskan bahwa kendala yang dihadapi saat ini lebih berkaitan dengan aspek teknis, termasuk kebutuhan batu bara berkalori menengah yang diperlukan untuk proses blending di beberapa pembangkit PLN. Ia mengapresiasi upaya Kementerian ESDM dan Ditjen Minerba yang telah memastikan sejumlah pemasok batu bara berkalori menengah untuk segera mengirimkan pasokannya ke lokasi pembangkit, khususnya di wilayah Jawa.
Di samping itu, ia mencatat adanya dua unit pembangkit besar yang sedang dalam proses pemeliharaan, yang mengakibatkan penurunan daya mampu sistem kelistrikan di Jawa, Madura, dan Bali. Menurutnya, situasi ini harus segera diatasi dengan mempercepat penyelesaian pemeliharaan dan memperkuat manajemen operasional agar keandalan sistem tetap terjaga.
Oleh karena itu, Jamaludin meminta PLN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap manajemen kontrak, rantai pasok, distribusi, dan logistik internal perusahaan. Ia menekankan bahwa pasokan yang telah dijamin pemerintah harus dapat diterjemahkan menjadi ketersediaan batu bara yang siap digunakan di setiap pembangkit, sehingga tidak mengganggu pelayanan listrik kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi langkah Menteri ESDM dan Ditjen Minerba yang telah memastikan pasokan batu bara tersedia dan memberikan penugasan yang bahkan melebihi kebutuhan PLN,” tambahnya. Jamaludin menekankan bahwa secara teknis, PLN harus bergerak lebih cepat untuk menyelesaikan masalah yang ada, mulai dari manajemen kontrak, distribusi, logistik, hingga pengelolaan operasional pembangkit.
“Masyarakat tentu berharap tidak ada lagi pemadaman yang disebabkan oleh persoalan yang sebenarnya dapat diantisipasi melalui perencanaan dan manajemen yang lebih baik,” pungkasnya.
