Ketua DPP PKS, Mardani Ali Sera, mengungkapkan bahwa partainya saat ini aktif menjalin komunikasi dengan berbagai partai politik untuk membahas polemik terkait ijazah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Meskipun demikian, ia menegaskan bahwa hingga saat ini, komunikasi tersebut belum menghasilkan keputusan terkait langkah selanjutnya mengenai isu ijazah Gibran.
"Posisi sekarang kami sedang berkomunikasi dengan beberapa partai. Mudah-mudahan ada hasilnya dalam waktu dekat," ujarnya saat memberikan keterangan kepada media di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada hari Kamis, 22 Oktober.
Mardani menjelaskan bahwa PKS sedang mempertimbangkan beberapa langkah untuk menindaklanjuti polemik ijazah Gibran di DPR, termasuk kemungkinan penggunaan hak angket yang memerlukan tanda tangan minimal dari 25 legislator. Namun, ia menekankan bahwa keputusan PKS akan bergantung pada hasil komunikasi dengan partai-partai lain di DPR terkait isu ini.
"Tentu opsinya ada banyak, ya. Nah, kami lihat hasil dari komunikasi, baru PKS akan menyatakan sikap," tambahnya.
Ia juga menyebutkan bahwa PKS menerima banyak aspirasi dari masyarakat yang meminta agar partai berwarna putih dan oranye ini menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai ijazah Gibran. "Banyak sekali elemen yang mengangkat masalah ini, karena mereka menilai keputusan MK punya landasan-landasan hukum yang kuat, sehingga masalah yuridis selesai, sekarang masalah politis," jelas Mardani.
Polemik mengenai ijazah Gibran mulai mencuat setelah MK mengeluarkan putusan terkait perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 yang berkaitan dengan ijazah Gibran. Mardani menambahkan bahwa PKS, sesuai arahan Presiden dan Sekjen partai, Almuzzammil Yusuf (AMY) dan Muhammad Kholid, telah menentukan langkah untuk menindaklanjuti polemik ini.
"Tentu satu per satu yang sekarang ini kami coba komunikasi politik terlebih dahulu, karena bagaimana pun keputusan MK tidak bisa dianggap angin lalu," tutupnya.