Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Muhammad Kholid, menyampaikan bahwa partainya menghargai keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. "Putusan itu merupakan keputusan konstitusional dan harus dihormati oleh semua pihak," ungkapnya saat ditemui di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (8/10).
Mahkamah Konstitusi telah menolak gugatan yang diajukan terkait ijazah Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan salah satu syarat untuk pencalonan. Dalam pertimbangannya, MK menyatakan bahwa pemohon, Denny Indrayana dan sebelas orang lainnya, tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan gugatan tersebut, karena mereka bukan peserta Pilpres 2024.
Selain itu, MK juga menyatakan bahwa tidak ada bukti yang mendukung klaim bahwa Gibran memiliki ijazah setara SMA yang diperlukan untuk pencalonan. Kholid menilai bahwa keputusan MK ini mencerminkan proses yang konstitusional dan demokratis, sehingga layak mendapatkan apresiasi.
"Saya kira apa yang dilakukan di MK itu sebuah proses yang konstitusional, demokratis, dan bisa menjadi sebuah respons terhadap aspirasi masyarakat yang menggugatnya," tambahnya.
Ketika ditanya mengenai apakah putusan MK ini akan mempengaruhi legitimasi Gibran sebagai Wakil Presiden, Kholid menyatakan, "Nanti kami cermati, ya. Perkembangannya kami akan cermati posisinya seperti apa."