Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

PKS Berkomitmen Menampung Aspirasi Terkait Pendidikan Gibran

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) siap menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terkait polemik persyaratan pendidikan Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024.

N
Nabila Safira Putri
15 October 2026 80 pembaca
PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran
PKS Siap Kawal Aspirasi soal Polemik Pendidikan Gibran
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menyatakan kesiapannya untuk menjembatani aspirasi masyarakat sipil mengenai polemik syarat pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Pada Rabu (14/10), Presiden PKS Almuzzammil Yusuf dan Sekretaris Jenderal PKS Muhammad Kholid menerima aspirasi tersebut di kantor DPP PKS.

PKS membuka kesempatan bagi penyelesaian masalah ini melalui jalur konstitusional di DPR RI, termasuk menjalin komunikasi dengan fraksi-fraksi lainnya. Kholid menyampaikan bahwa mereka menerima aspirasi itu karena saat ini para anggota DPR RI sedang berada dalam masa reses.

“Kami menerima aspirasi publik yang datang kepada kami, karena saat ini fraksi di DPR RI sedang reses, maka kami menerimanya di DPP Partai Keadilan Sejahtera,” ungkap Kholid. Dia menekankan pentingnya mendengarkan aspirasi masyarakat dan menyalurkannya melalui jalur yang sesuai dengan ketentuan hukum.

Kholid juga menjelaskan bahwa DPR RI memiliki hak konstitusional untuk menindaklanjuti masalah tersebut berdasarkan fungsi dan kewenangannya. Oleh karena itu, dia meminta Fraksi PKS di DPR RI untuk menjalin komunikasi politik dengan fraksi lain guna membahas langkah-langkah yang dapat diambil.

Kholid menilai bahwa penyelesaian masalah ini harus tetap mengutamakan kepentingan bangsa dan menjaga kehormatan lembaga negara. “Tentu kita mencari jalan terbaik bagi bangsa untuk menegakkan marwah kelembagaan negara kita,” ujarnya.

Dia berharap polemik mengenai persyaratan pendidikan Gibran dapat menjadi momentum untuk memperkuat kepatuhan terhadap hukum dan etika dalam kehidupan bernegara. Kholid menilai kedua aspek tersebut sangat penting dalam membangun legitimasi kepemimpinan nasional.

“Kami berharap besar bahwa polemik ijazah ini menjadi pembelajaran yang sangat penting buat kehidupan kita berbangsa dan bernegara untuk taat secara hukum dan juga taat secara etik,” tegasnya.

// Artikel Terkait