JAKARTA - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Hasanuddin Wahid, yang akrab disapa Cak Udin, menyatakan bahwa pihaknya tidak mempermasalahkan wacana perubahan ambang batas parlemen (parliamentary threshold/PT) dari empat persen menjadi lima persen. Dalam sebuah pesan yang disampaikan pada Kamis (17/9), ia mengatakan, "Usulan partai-partai soal ambang batas lima persen buat PKB tidak ada problem."
Pentingnya Proporsionalitas dalam Penentuan PT
Cak Udin menambahkan bahwa penetapan PT ke depan harus mengedepankan semangat proporsionalitas dalam keterwakilan politik masyarakat. Ia juga menekankan bahwa ketentuan baru mengenai PT harus sejalan dengan semangat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 116/PUU-XXI/2023. "Angka itu perlu ditimbang dan didiskusikan oleh semua stakeholder guna mendorong penyederhanaan sistem kepartaian agar lebih efektif," ujarnya.
PKB Terbuka untuk Opsi Lain
Walaupun secara umum setuju dengan usulan ambang batas lima persen, Cak Udin menyatakan bahwa PKB tetap terbuka terhadap opsi lain. Ia menegaskan bahwa PT yang baru harus tetap memperkuat sistem politik presidensial serta meneguhkan representasi rakyat dalam pemilihan umum di Indonesia. "Kemudian mampu menjamin terciptanya stabilitas politik yang handal dan perlu masukan dari pelbagai kelompok masyarakat agar dengan PT tersebut tidak banyak suara yang terbuang," jelasnya. Ia menambahkan bahwa perlu dibuat turunan dari ketentuan tersebut untuk meminimalisir suara yang terbuang.
Beberapa pimpinan partai pendukung pemerintah diketahui telah melakukan pertemuan untuk membahas RUU Pemilu, di mana salah satu poin yang dibahas adalah penentuan ambang batas parlemen. Partai-partai seperti Golkar, PKS, dan Gerindra belakangan ini mengungkapkan dukungan terhadap usulan ambang batas lima persen.