Jakarta - Prof Tjandra Yoga Aditama, yang sebelumnya menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO untuk kawasan Asia Tenggara, menyampaikan tiga pesan kepada Sudaryono, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) yang baru. Ia menekankan bahwa pergantian kepemimpinan ini merupakan kesempatan untuk memperkuat pengelolaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dalam beberapa minggu terakhir, terdapat beberapa rencana pengembangan untuk program MBG, termasuk memperluas jangkauan penerima manfaat tidak hanya untuk anak-anak sekolah, tetapi juga untuk ibu hamil dan menyusui. Selain itu, pemerintah berencana untuk memperluas cakupan program ini ke daerah-daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta mempertimbangkan penggunaan fasilitas lain selain Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), seperti dapur sekolah yang memenuhi syarat.
"Kita berharap agar rencana-rencana yang sudah dibicarakan ini memang akan diimplementasikan," ujar Prof Tjandra.
Keputusan Pemerintah dan Tantangan Program
Prof Tjandra juga menyoroti kebijakan pemerintah yang menghentikan pemberian MBG pada hari libur, yang tampaknya sudah mulai diterapkan. Ia mengingatkan bahwa masih ada tantangan dalam pelaksanaan program, seperti laporan dugaan keracunan makanan di Garut yang terjadi sehari setelah pelantikan Sudaryono pada 22 Juli 2026.
"Tentu kita harapkan akan ada lagi perbaikan tata kelola program MBG. Di sisi lain, kita lihat juga kenyataan bahwa pada 23 Juli 2026 dilaporkan ada keracunan makanan di Garut, yang kini sedang ditangani," katanya.
Pesan Utama untuk Keamanan Pangan
Pesan pertama yang disampaikan oleh Tjandra adalah pentingnya menjadikan keamanan pangan sebagai prinsip utama dalam pelaksanaan MBG. Ia menegaskan bahwa aspek keamanan makanan tidak boleh dikompromikan karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Menurutnya, publikasi WHO pada Juni 2026 menyebutkan bahwa makanan yang tidak aman menyebabkan sekitar 866 juta kasus penyakit dan 1,5 juta kematian setiap tahun di seluruh dunia.
"Prinsip utama bahwa makanan harus aman," tegasnya.
Pentingnya Pengawasan Rantai Penyediaan Makanan
Masukan kedua berkaitan dengan pentingnya memahami seluruh rantai penyediaan makanan, dari proses produksi hingga ke meja makan. Tjandra berpendapat bahwa pengawasan mutu tidak cukup hanya dilakukan di SPPG atau sekolah. Setiap tahap harus dipastikan aman, mulai dari produksi bahan pangan, transportasi, hingga pengelolaan limbah.
"Yang harus dijaga mutunya bukan hanya di SPPG dan di sekolah, tetapi mulai dari pertanian atau peternakan, transportasi dan penyimpanan di gudang yang terjamin mutunya, lalu bagaimana proses masak di SPPG, transportasi dari SPPG ke sekolah, kebiasaan makan di sekolah sampai ke pembuangan limbahnya," jelasnya.
Monitoring dan Evaluasi yang Berbasis Ilmiah
Pesan ketiga adalah pentingnya melakukan monitoring dan evaluasi sejak awal pelaksanaan program MBG. Prof Tjandra mengusulkan dua bentuk evaluasi, yaitu survei kepuasan penerima manfaat yang melibatkan siswa, orang tua, guru, dan pihak terkait lainnya, serta studi kohort jangka panjang untuk mengetahui dampak kesehatan dari program MBG secara ilmiah.
"Dengan pendekatan ilmiah ini maka akan terwujud evidence-based public policy, kebijakan publik berdasarkan bukti ilmiah," pungkasnya.
