Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mengungkapkan rasa syukur atas pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercatat sebesar 5,29 persen secara tahunan pada triwulan kedua tahun 2026. Pertumbuhan ini terjadi di tengah ketidakpastian ekonomi global dan gejolak geopolitik yang sedang berlangsung.
Menurut Said, masa liburan sekolah di bulan Juli memberikan kontribusi positif bagi sektor akomodasi, makanan, dan minuman, yang mengalami pertumbuhan hingga 10,6 persen. Ia juga menambahkan bahwa periode penerimaan siswa baru serta kenaikan kelas turut berkontribusi pada pertumbuhan sektor informasi dan komunikasi yang mencapai 6,97 persen pada triwulan yang sama.
Pelemahan Sektor Pertanian dan Industri Pengolahan
Said menyoroti bahwa musim kemarau yang ekstrem meningkatkan permintaan listrik untuk pendingin ruangan, yang berujung pada pertumbuhan sektor listrik dan gas hingga 10,81 persen. Namun, ia juga mencatat adanya penurunan pada sektor industri pengolahan, yang melambat dari 5,04 persen pada triwulan pertama menjadi 4,52 persen pada triwulan kedua tahun 2026.
Ia menjelaskan pentingnya perhatian pemerintah terhadap sektor industri pengolahan, yang menyumbang 18,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) dan memberikan kontribusi terhadap 13,5 persen tenaga kerja nasional. Selain itu, sektor pertanian juga mengalami pelambatan, turun menjadi 3,8 persen dari sebelumnya 4,97 persen pada triwulan pertama 2026, meskipun Indonesia mencatat panen serentak di berbagai daerah.
Perlunya Intervensi untuk Pekerja Informal
Sektor pertanian, menurut Said, sangat penting karena berkontribusi 13,57 persen terhadap PDB dan menyerap 28,75 persen tenaga kerja nasional. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah karena sektor pertanian merupakan cerminan dari sektor primer.
Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,05 persen, sedikit melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang mencapai 5,52 persen. Namun, investasi barang modal mengalami kenaikan menjadi 6,87 persen, dan ekspor juga meningkat hingga 4,13 persen.
Said juga menyoroti kondisi ketenagakerjaan di tengah pertumbuhan ekonomi yang positif. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada Mei 2026, jumlah pekerja formal mencapai 60,31 juta orang, sedangkan pekerja informal mencapai 87,88 juta orang. Ia mencatat peningkatan proporsi pekerja informal sebesar 1,6 persen dibandingkan dengan November 2025.
Ia menekankan pentingnya meningkatkan proporsi tenaga kerja formal agar lebih besar dibandingkan tenaga kerja informal. Menurutnya, kunci untuk mencapai hal ini adalah dengan memperbaiki iklim usaha di sektor industri dan perdagangan serta mendorong inklusi pendidikan tinggi.
Said juga mengungkapkan bahwa tingginya proporsi sektor informal dapat berkontribusi pada peningkatan kesenjangan sosial, yang tercermin dari rasio gini yang naik menjadi 0,368 pada Maret 2026 dari sebelumnya 0,363 pada September 2025. Ia berharap agar DPR dapat mendorong pemerintah untuk melakukan intervensi yang melindungi pekerja informal.
Ia mengusulkan agar pemerintah menyediakan program afirmasi yang memberikan jaminan sosial bagi pekerja informal, seperti beasiswa, akses mudah ke BPJS, serta perluasan lapangan kerja.
