Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengadakan pertemuan dengan perwakilan mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPR/MPR, yang terletak di Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, pada hari Jumat, 19 Juni. Dalam pertemuan tersebut, Dasco didampingi oleh Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa, Ketua MKD DPR RI Nazaruddin Dek Gam, Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman, serta Wakil Ketua Komisi III DPR RI Rano Alfath.
Mahasiswa yang terlibat dalam aksi tersebut berasal dari berbagai universitas, termasuk PB HMI MPO, Universitas Trisakti (Usakti), Universitas Mercu Buana, dan Universitas Esa Unggul (UEU). Kelompok mahasiswa dari PB HMI MPO menjadi yang pertama memasuki Ruang Abdul Muis di Gedung Nusantara, yang merupakan lokasi pertemuan. Setelah itu, mahasiswa dari Usakti, Mercu Buana, dan UEU juga mengikuti untuk memasuki ruang tersebut.
Setelah beberapa saat, Dasco terlihat memasuki Ruang Abdul Muis di Gedung Nusantara. Awalnya, awak media dapat merekam momen pertemuan antara Dasco dan para mahasiswa. Beberapa jurnalis tampak duduk untuk mencatat isu-isu yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Namun, petugas keamanan DPR meminta awak media yang telah duduk di Ruang Abdul Muis untuk meninggalkan area tersebut.
Tuntutan Mahasiswa
Petugas keamanan kemudian meminta awak media untuk menunggu di lokasi konferensi pers yang disediakan untuk membahas hasil pertemuan. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan beberapa tuntutan, antara lain:
- Pulihkan ekonomi dan politik dengan mendesak penurunan harga bahan pokok dan BBM, serta menghentikan segala bentuk pemborosan APBN.
- Berantas inkompetensi pejabat dengan menuntut evaluasi total terhadap program yang bermasalah dan memperbaiki komunikasi publik pemerintah.
- Kembalikan supremasi sipil dengan menolak tegas UU Polri, menghentikan represivitas aparat di ranah sipil, dan menolak PSN yang merampas hak rakyat.
Program dan Kebijakan yang Diharapkan
Selain itu, mahasiswa dari HMI juga mengajukan tuntutan spesifik, di antaranya:
- Menuntut evaluasi Program MBG dan KDMP yang dianggap perlu ditinjau kembali efektivitas, transparansi, serta dampaknya terhadap masyarakat.
- Menolak pemborosan anggaran negara dan mendesak pemerintah untuk mengutamakan pengelolaan keuangan negara yang efisien, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.
- Menyejahterakan guru honorer melalui kebijakan yang menjamin kepastian status, peningkatan kesejahteraan, dan perlindungan hak-hak tenaga pendidik.
- Menstabilkan harga BBM guna menjaga daya beli masyarakat dan mencegah semakin beratnya beban ekonomi rakyat.
- Menegakkan supremasi sipil sebagai prinsip fundamental demokrasi dan negara hukum yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat.
