Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Pertemuan Ketum Koalisi Bahas RUU Pemilu, Ambang Batas Parlemen 5% Mengemuka

Sejumlah ketua umum partai politik membahas revisi UU Pemilu, termasuk usulan ambang batas parlemen sebesar 5%. Pembahasan juga menyoroti efektivitas pemilu dan keterwakilan suara masyarakat.

D
dlilamndn
17 September 2026 78 pembaca
lustrasi pemungutan suara pemilu. (Pradita Utama/detikcom)
lustrasi pemungutan suara pemilu. (Pradita Utama/detikcom)

Sejumlah ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah bertemu untuk membicarakan sejumlah poin dalam revisi Undang-Undang Pemilu. Salah satu isu yang mencuat dari pertemuan tersebut adalah ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) sebesar 5%.

Pertemuan itu dikonfirmasi Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Sugiono. Ia menyebut sejumlah ketua umum partai telah berkumpul belum lama ini untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan RUU Pemilu.

"Iya, jadi kemarin beberapa ketua umum-ketua umum partai ya berkumpul. Partai Gerindra waktu itu diwakili oleh Pak Dasco selaku ketua harian untuk membicarakan mengenai hal-hal yang yang perlu dibicarakan dalam rangka undang-undang pemilu," kata Sugiono kepada wartawan di gedung DPR, kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9).

Gerindra Sepakat PT 5%

Menurut Sugiono, pembicaraan antarketua umum partai menghasilkan kesepakatan mengenai angka ambang batas parlemen. Ia menyebut Partai Gerindra yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto menyatakan persetujuan terhadap PT sebesar 5%.

"Tapi satu hal yang sepertinya semua sepakat tapi saya kira saya tidak bisa berbicara atas nama partai-partai lain. Tapi Gerindra juga sepakat soal PT 5%. Seperti juga kemarin Golkar juga menyampaikan ya, PKS juga menyampaikan dan saya kira itu yang kita sepakati," ucap dia.

Selain persoalan ambang batas parlemen, pertemuan tersebut membahas bagaimana pelaksanaan pemilu dapat dibuat lebih efektif dan efisien. Para ketua umum juga menyoroti pentingnya memastikan suara pemilih tetap terakomodasi.

"Beberapa hal lain juga dibicarakan. Yang intinya adalah bagaimana pemilu ini bisa lebih efisien, efektif, kemudian juga bagaimana suara-suara rakyat atau yaitu yang yang tersisa atau apa itu tetap bisa terakomodir dengan baik," ujar dia.

Sugiono menjelaskan, pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya agar suara rakyat yang belum terkonversi dalam pemilu tetap mendapat perhatian.

"Karena biar bagaimanapun ya itu adalah suara dan aspirasi mereka. Jadi kurang lebih garis besarnya seperti itu, bahwa satu pemilu lebih efektif, kedua pemilu itu efisien, keterlibatan seluruh rakyat dalam hal ini suara-suara yang yang kan kadang-kadang ada suara yang tidak yang terbuang, yang tersisa itu segala macam yang tidak itu juga bisa diakomodir seoptimal mungkin," lanjut dia.

PDIP Nilai Angka 5% Ideal

PDIP yang berada di luar koalisi pemerintahan Prabowo tidak mempermasalahkan pertemuan para ketua umum partai koalisi tersebut. Ketua Bidang Kehormatan DPP PDIP Komarudin Watubun menilai pertemuan antarketua umum merupakan hal yang wajar.

Meski begitu, ia menyebut komunikasi tetap penting meskipun terdapat perbedaan posisi politik.

"Oh tidak (merasa ditinggalkan) juga. Kalau bicara dalam perspektif kekeluargaan sebagai sebuah bangsa, ya mestinya kan boleh diajak bicara kan. Kita boleh berbeda, tapi tujuan kita harus satu. Untuk Indonesia Raya, kan," kata Komarudin Watubun, dalam kesempatan yang berbeda.

Mengenai ambang batas parlemen, Komarudin menyebut angka 5% sebagai besaran yang ideal. Menurutnya, angka tersebut dapat menjadi salah satu cara untuk menyederhanakan jumlah partai politik.

"Kalau ideal ya kurang lebih sekitar itu. Angka 5% itu agak ideallah," kata Komarudin.

Ia menjelaskan bahwa penyederhanaan partai dapat berkaitan dengan efektivitas dan efisiensi jalannya pemerintahan.

"Begini, jadi ada kan pasti ada pertimbangan soal efektif efisiensi jalannya pemerintahan. Jadi semakin disederhanakan partai politik, semakin mudah dalam konsolidasi kekuasaan, toh?" ucap dia.

Namun, Komarudin menekankan bahwa penyederhanaan tersebut tetap harus mempertimbangkan keterwakilan suara masyarakat. Ia mengingatkan agar suara kelompok mayoritas maupun minoritas tetap dapat terakomodasi.

"Tapi dalam konsep negara dengan kelompok minoritas, mayoritas seperti begini harus semua kan diakomodir. Kalau diakomodir berarti angka parliamentary threshold-nya harus mempertimbangkan aspek-aspek itu," ujar dia.

DPR Diminta Mengacu pada Putusan MK

Komarudin juga meminta agar DPR berhati-hati ketika nantinya membahas dan menetapkan ambang batas parlemen. Menurutnya, pembahasan mengenai angka tersebut harus memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Oh, iya. Pasti, pasti DPR harus hati-hati, baik koalisi maupun siapa, nanti kita pembahasan itu mengacu kepada MK. Ya kan? Karena keputusan MK itu bersifat final dan mengikat, ya. Kenapa banyak keputusan DPR ini buat undang-undang kamu capek-capek bahas kemudian di sana diketuk kasih gugur, itu kan jangan tidak boleh terulang lagi itu," tutur dia.


sumber : news.detik.com

// Artikel Terkait