Jakarta - Tindakan penyegelan lebih dari 1.000 ton udang yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (Dirjen PSDKP) di beberapa lokasi di Jawa Timur mendapat perhatian serius. KKP mengungkapkan akan berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyelidiki kemungkinan adanya indikasi ketidakpatuhan perpajakan.
Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PKS, Johan Rosihan, mempertanyakan apakah penyegelan dapat dilakukan hanya berdasarkan indikasi. Ia meminta agar Dirjen PSDKP memberikan penjelasan terbuka mengenai dasar hukum dan proses pemeriksaan yang mendasari tindakan tersebut. Johan berpendapat bahwa meskipun pengawasan adalah bagian dari tugas KKP, pelaksanaannya harus dilakukan dengan transparan, terukur, dan sesuai dengan prosedur hukum agar tidak menimbulkan masalah baru bagi dunia usaha dan masyarakat setempat.
Transparansi dalam Pengawasan
“Kewenangan pengawasan juga harus dijalankan secara transparan, terukur, dan sesuai prosedur hukum. Jangan sampai dalam proses penegakan aturan justru muncul persoalan baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, masyarakat sekitar maupun perekonomian daerah,” ujar Johan kepada wartawan pada Sabtu (26/9/26).
Johan juga menekankan pentingnya kejelasan mengenai tindakan penyegelan, termasuk dugaan pelanggaran yang ditemukan, status barang yang diamankan, serta tahapan pemeriksaan yang sedang berlangsung. Ia menegaskan bahwa kejelasan ini penting untuk menghindari ketidakpastian hukum terhadap barang dan kegiatan usaha yang sedang diperiksa.
Proses Penegakan Hukum yang Adil
“Karena itu, saya meminta KKP membuka secara terang: apa dugaan pelanggarannya, apa dasar tindakan penyegelannya, bagaimana status barang yang diamankan, dan bagaimana tahapan serta batas waktu penyelesaian pemeriksaannya,” jelas Johan. Ia menambahkan, jika memang ada pelanggaran, proses penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas. Namun, jika terdapat barang atau kegiatan usaha yang memenuhi ketentuan, kepastian hukumnya juga harus segera diberikan.
Johan menegaskan bahwa penegakan hukum tidak seharusnya mengabaikan keberlangsungan industri pengolahan dan kepentingan ekonomi masyarakat. Ia berharap pengawasan terhadap komoditas udang dapat melindungi pembudidaya lokal tanpa menimbulkan masalah baru bagi pekerja, pelaku usaha, pemasok, dan perekonomian daerah.
“Kepentingan utama kita adalah menjaga industri pengolahan tetap berjalan sekaligus memastikan pembudidaya udang dalam negeri mendapatkan pasar dan harga yang sehat. Jadi penegakan hukum dan perlindungan ekonomi masyarakat harus berjalan bersama,” tegasnya.
Pada Selasa (22/9/26), KKP melalui Dirjen PSDKP telah mengamankan total 1.048 ton udang impor di berbagai wilayah di Jawa Timur. Namun, Johan menekankan bahwa penyegelan tidak dapat dilakukan tanpa dasar fakta, prosedur, dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Ia menjelaskan bahwa legalitas penyegelan harus dinilai tidak hanya dari kewenangan KKP, tetapi juga dari prosedur, alasan, bukti awal, objek, tujuan, dan proporsionalitas tindakan tersebut.
KKP sendiri dalam pernyataannya menyebutkan bahwa pemeriksaan masih berlangsung dan dugaan distribusi ke pasar lokal masih didalami. Penyegelan tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa PT. BB dan MMP telah melakukan pelanggaran. “Artinya, secara konstruksi hukum, posisi KKP saat ini belum menyatakan pelanggaran telah terbukti. Apakah indikasi tersebut sudah cukup secara hukum untuk melakukan tindakan pengamanan berupa penyegelan dan apa parameter 'indikasi' yang harus dipenuhi oleh pengawas?” tanya Johan Rosihan.