Pergantian Purbaya Yudhi Sadewa dari posisi Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto sempat menyisakan tanda tanya. Baru sekitar satu tahun menduduki jabatan tersebut, Purbaya tiba-tiba digantikan oleh Suahasil Nazara.
Di saat yang sama, perhatian publik tertuju pada kebijakan Purbaya yang sebelumnya melakukan perombakan besar-besaran di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Sekitar 350 pejabat di Direktorat Jenderal Pajak (DJP) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) ikut terkena perubahan tersebut.
Belakangan, Purbaya mengakui bahwa perombakan pejabat tersebut memang memiliki kaitan dengan pergantian dirinya.
"Sebagian ada," ujar Purbaya singkat usai acara serah terima jabatan di kantor Kementerian Keuangan, Selasa (15/9/2026).
Saat kembali ditanya mengenai hal tersebut, Purbaya menegaskan bahwa keputusan terkait pergantian menteri maupun pejabat di Kemenkeu berada di tangan Presiden.
"Sebagian lainnya apa? Itu kan hak prerogatif Presiden, kita ikutin saja," tuturnya.
Istana Membantah Ada Hubungan dengan Perombakan Pejabat
Keterangan dari Istana justru berbeda. Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto mengatakan pergantian Purbaya tidak berkaitan dengan perombakan pejabat yang sebelumnya dilakukan di Kemenkeu.
Menurut Bambang, pergantian menteri merupakan bagian dari kewenangan Presiden dan dapat terjadi sebagai hal yang biasa dalam pemerintahan.
"Oh itu pengakuan Pak Purbaya ya? Tapi sebetulnya enggak. Tidak ada yang istimewa. Kan itu juga prerogatif Presiden," kata Bambang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Ia menambahkan bahwa siapa pun yang menjabat sebagai menteri maupun wakil menteri harus siap jika sewaktu-waktu diganti berdasarkan keputusan Presiden.
"Menteri, wakil menteri siap diganti. Namanya reshuffle kan bisa saja kapan dicopot, kemudian ada yang diangkat yang baru," katanya.
Ketika ditanya apakah terdapat masalah internal di Kementerian Keuangan, Bambang mengaku tidak mengetahui persoalan tersebut secara rinci. Dari sudut pandang Istana, ia kembali menekankan bahwa pergantian pejabat merupakan hal yang lumrah.
"Saya kalau internalnya kita tidak tahu kalau internal seperti apa. Cuman dari perspektif kita, dari Istana, sebetulnya pergantian itu adalah sesuatu yang lumrah saja sebetulnya. Bisa kapan saja," ucapnya.
Bambang juga membantah bahwa pemilihan Suahasil sebagai Menteri Keuangan dilakukan berdasarkan perbandingan dengan Sri Mulyani.
“Enggak, nggak ada itu penilaian. Kita enggak ada penilaian seperti siapa. Pak Suahasil dia punya karakter sendiri,” katanya.
Muncul Temuan "Nama Ajaib" dalam Perombakan
Persoalan perombakan pejabat kembali mencuat setelah jajaran baru Kemenkeu melakukan penelaahan terhadap proses yang berlangsung sebelumnya.
Purbaya sebelumnya menjelaskan bahwa perubahan terhadap ratusan pejabat merupakan bagian dari reorientasi organisasi yang dilakukan secara rutin. Pelantikan pejabat baru tersebut berlangsung pada 10 September 2026, beberapa hari sebelum Purbaya digantikan Suahasil.
Namun, setelah pergantian kepemimpinan, proses tersebut kembali diperiksa.
Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto kemudian mengungkap adanya sejumlah nama yang disebutnya sebagai “nama ajaib” dalam daftar pejabat yang mengalami perombakan pada era Purbaya. Menurut Bimo, sejumlah nama itu tidak melewati assessment dan talent management sebagaimana mekanisme yang berlaku di DJP.
Bimo menjelaskan bahwa DJP sebelumnya sudah mengajukan rotasi pejabat berdasarkan prosedur. Akan tetapi, setelah ditemukan nama-nama yang tidak melalui tahapan serupa, dirinya bersama pejabat terkait meminta agar sebagian pengangkatan ditangguhkan atau dibatalkan.
“Cuma memang ada beberapa nama-nama ajaib yang tidak ikut proses assessment dan talent management. Nah, itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan,” ujar Bimo di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (16/9/2026).
Ia menilai proses tersebut penting untuk dipertahankan agar seluruh pejabat mendapatkan perlakuan yang sama. Bimo juga menyoroti dampaknya terhadap pegawai lain yang telah menjalani tahapan assessment dan talent management.
“Karena sinyalnya tidak bagus bagi pasukan yang lain yang sudah ikut susah payah, ikut assessment, ikut ujian, dan talent management,” kata Bimo.
Dari hasil penelaahan itu, Bimo memastikan pejabat yang tidak memenuhi ketentuan akan dibatalkan pengangkatannya. Sementara pejabat yang telah memenuhi persyaratan tetap menempati posisi yang telah ditetapkan.
“Yang tidak memenuhi syarat tadi dibatalkan, yang lain-lain tetap. Jadi kembali ke posisi awalnya,” pungkas Bimo.
Proses evaluasi tersebut kini dilanjutkan oleh Suahasil setelah resmi mengambil alih jabatan Menteri Keuangan. Ia mengatakan masih mempelajari berbagai proses yang telah dilakukan oleh pendahulunya sebelum menentukan langkah berikutnya.
“Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi,” kata Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (16/9/2026).
Suahasil mengatakan masih menunggu laporan dari seluruh pejabat eselon I Kemenkeu. Menurutnya, penunjukan pejabat tidak berdiri sendiri karena berkaitan dengan kebutuhan koordinasi antarsatuan kerja.
“Kita sekarang masih mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon I. Karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya, dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit,” jelasnya.
“Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya lintas unit eselon I untuk memperkuat sinergi dan koordinasi. Jadi ini yang sedang kita pastikan dan akan kita pastikan bahwa sinergi di Kementerian Keuangan itu terjadi dengan baik,” sambungnya.
Karena evaluasi masih berlangsung, Suahasil belum menetapkan keputusan akhir atas keseluruhan perombakan tersebut.
“Kita nanti melihat dulu ya, apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang, sehingga ini nanti jadi kombinasi secara keseluruhan,” tuturnya.
Purbaya Mengaku Belum Tahu Alasan Pencopotannya
Di tengah munculnya berbagai penjelasan tersebut, Purbaya tetap mengaku belum mengetahui alasan pasti Presiden menggantinya dari kursi Menteri Keuangan.
Meski sebelumnya menyebut ada sebagian keterkaitan dengan perombakan pejabat, ia membantah adanya konflik internal di Kemenkeu sebagai penyebab pergantian. Purbaya kembali menyebut keputusan tersebut sebagai hak prerogatif Presiden.
"Enggak, enggak ada. Gesekan sih enggak ada. Yang jelas ya itu hak prerogatif Presiden yang beliau sudah memutuskan. Sudah," tegas Purbaya.
Ia juga menyatakan bahwa kebijakan yang dijalankan selama menjadi Menteri Keuangan tetap mengikuti arah kebijakan pemerintah.
"Ada kan kebijakan kita yang ikutin semua kebijakan Presiden. Dan aman lah itu," tegas Purbaya.
Sebelum pergantian diumumkan, Purbaya mengaku sempat berbicara langsung dengan Presiden Prabowo. Namun, menurutnya, pembicaraan tersebut tidak membahas kemungkinan dirinya meninggalkan jabatan Menteri Keuangan.
"Ada diskusi, tapi masalah lain yang didiskusikan," tutur Purbaya.
Informasi mengenai pergantian dirinya baru diterima Purbaya pada Senin (14/9/2026). Sebelumnya, ia mengaku telah memperkirakan kemungkinan dirinya tetap menjabat atau diganti berada pada posisi yang menurutnya seimbang.
"Ya, kita sudah hitung-hitung kira-kira 50-50 lah. Tapi baru dikasih tahunya waktu itu," kata dia.
Pemberitahuan tersebut datang dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Purbaya mengatakan dirinya menerima telepon tersebut ketika sedang berada di toilet Gedung DPR.
"Yang telepon itu Pak Prasetyo," kata Purbaya.
Sehari kemudian, Purbaya menyerahkan jabatan Menteri Keuangan kepada Suahasil dalam prosesi serah terima jabatan di Kantor Kemenkeu, Jakarta.
Setelah Tak Lagi Menjabat, Purbaya Pilih Pulang dan Memancing
Setelah meninggalkan kursi Menteri Keuangan, Purbaya tampaknya memilih menjalani aktivitas yang lebih sederhana. Ia mengatakan akan segera pulang dan menghabiskan waktu dengan memancing ikan mujair serta nila di kolam belakang rumah.
"Habis ini mau pulang, mancing di belakang rumah. Mancing ikan mujair, nila. Kan punya kolam di belakang, jadi bisa mancing di belakang rumah sambil ngelamun, 'kenapa dipecat?' gitu," ujar Purbaya kepada wartawan seusai serah terima jabatan, Selasa (15/9/2026).
Purbaya mengakui keputusan pergantian tersebut sempat mengganggu tidurnya pada malam sebelum serah terima jabatan. Namun, setelah proses pergantian selesai, ia mengatakan perasaannya menjadi lebih lega.
"Lebih happy, happy. Nanti malam bisa tidur tenang. Semalam masih mikir-mikir jadi agak susah tidur, tapi saya yakin besok sudah tenang, aman," tutur Purbaya.
Ia juga memastikan tidak berencana kembali menjadi menteri maupun mengambil posisi lain dalam pemerintahan.
"Enggak lah. Baru dipecat masa jadi menteri lagi, mana ada," kata Purbaya.
Untuk sementara, Purbaya memilih kembali menjalani aktivitasnya sebagai ekonom. Ia juga ingin menikmati lebih banyak waktu di rumah, termasuk menyalurkan kembali hobinya memancing.
"Enggak, gua mau mancing di belakang rumah," cetusnya.
Sementara itu, jabatan Menteri Keuangan kini resmi diemban Suahasil. Presiden Prabowo melantik Suahasil pada Senin (14/9/2026) berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 97/P Tahun 2026. Sehari berselang, serah terima jabatan berlangsung di Kementerian Keuangan.
Pergantian tersebut sekaligus mengakhiri masa sekitar satu tahun Purbaya sebagai bendahara negara.
Purbaya sendiri memilih menerima keputusan tersebut dan tidak memperpanjang polemik mengenai alasan pergantiannya. Ia kembali menempatkan keputusan Presiden sebagai bagian dari hak prerogatif kepala negara.
sumber : liputan6.com