Politikus dari PDI Perjuangan, Mohamad Guntur Romli, menegaskan bahwa terdapat pertimbangan penting dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Ia mengungkapkan bahwa MK menemukan fakta bahwa Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki ijazah SMA atau setara yang diperlukan untuk pencalonan.
"Mahkamah tidak menemukan dokumen berupa ijazah, sertifikat, atau diploma yang membuktikan Gibran Rakabuming Raka telah menamatkan pendidikan setara SMA," ungkap Guntur melalui pesan yang disampaikan pada Rabu (7/10). Ia juga menambahkan bahwa PDIP merasa keputusan MK dalam PHPU tersebut tidak mendukung pencalonan Gibran.
"Pintu prosedur memang tertutup, tetapi fakta kebohongan Gibran lulus SMA atau sederajat telah tercatat dalam putusan negara," ujarnya. Guntur juga mengingatkan mengenai putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menunjukkan bahwa syarat pendidikan Gibran tidak terbukti, meskipun ia tetap lolos sebagai kandidat dalam Pilpres 2024.
"Kami menilai semua ini menunjukkan pencalonan tersebut berdiri di atas intervensi kekuasaan, bukan di atas aturan," lanjut Guntur. Sebelumnya, MK menyatakan tidak menemukan bukti yang kuat bahwa Gibran memiliki ijazah atau sertifikat dari luar negeri yang setara dengan SMA atau SMK di Indonesia untuk syarat pencalonan Pilpres 2029.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh hakim konstitusi, Arsul Sani, saat membacakan putusan terkait syarat pendidikan Gibran sebagai calon wakil presiden di Gedung MK, Jakarta, pada Selasa (6/10). "Bukti-bukti dan fakta yang terungkap dalam persidangan Mahkamah tidak menemukan atau mendapatkan bukti yang meyakinkan yang dapat menunjukkan Gibran Rakabuming Raka memiliki ijazah atau sertifikat atau diploma di luar negeri yang dijadikan dasar untuk disetarakan dengan berpendidikan tamat paling rendah SMA," kata Arsul saat membacakan putusan.
Arsul juga menyoroti sertifikat kehadiran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan Gibran menyelesaikan pendidikan setara SMA di luar negeri. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut tidak menyatakan Gibran telah menamatkan sekolah setingkat SMA, melainkan hanya menunjukkan bahwa putra Presiden ketujuh RI, Joko Widodo, terdaftar dalam suatu program pembelajaran.
"Menurut Mahkamah, certificate of attendance dan dokumen lain tersebut bukan merupakan bukti kelulusan atau tamat, melainkan merupakan bukti kehadiran dalam proses pembelajaran," jelas Arsul.