Persoalan kelangkaan minyak goreng Minyakita yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia memerlukan penanganan yang serius dari pemerintah. Peneliti dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Eliza Mardian, menegaskan bahwa pemerintah harus memperkuat peran Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PT Perkebunan Nusantara (PTPN), untuk menanggulangi masalah dalam rantai distribusi.
Peningkatan Produksi Minyak Goreng
Eliza mengungkapkan bahwa meningkatkan kapasitas produksi minyak goreng oleh perusahaan negara adalah langkah yang paling logis untuk menjaga ketersediaan barang. Hal ini juga berpotensi meningkatkan keterjangkauan harga bagi masyarakat di tengah fluktuasi pasar komoditas. Ia menekankan bahwa pemerintah harus mendukung PTPN dalam mencapai target produksi minyak goreng hingga 1,8 juta ton per tahun.
Lebih lanjut, Eliza menyarankan agar pemerintah memberikan prioritas pada alokasi bahan baku Crude Palm Oil (CPO) milik PTPN untuk memenuhi kebutuhan domestik. "Perlunya memperkuat peranan BUMN pengolahan minyak kelapa sawit seperti mendukung target PTPN menaikkan produksi minyak goreng menjadi 1,8 juta ton per tahun," ujarnya. "Selain itu, beri prioritas alokasi CPO PTPN untuk Minyakita atau kebutuhan domestik. Karena ini memang sudah tugasnya BUMN," tambahnya.
Strategi BUMN sebagai Penyeimbang Pasar
Eliza menjelaskan bahwa posisi BUMN sangat penting untuk berfungsi sebagai penyeimbang ketika pasokan minyak goreng di pasar tradisional mengalami tekanan. Dengan meningkatkan kapasitas internal PTPN, diharapkan pasokan minyak goreng subsidi dapat terjaga, terutama mengingat ketergantungan industri sawit nasional terhadap pasar ekspor yang tinggi.
"Terus jadikan PTPN sebagai penyeimbang yang bisa menyeimbangkan harga agar lebih kompetitif dan menyediakan minyak yang terjangkau bagi masyarakat," tuturnya. Ia juga mencatat bahwa dominasi perusahaan swasta dalam sektor pengolahan kelapa sawit merupakan tantangan struktural yang kompleks bagi pemerintah.
Di sisi lain, Eliza menyoroti bahwa negara belum memiliki infrastruktur hilirisasi komoditas sawit yang kuat untuk mengimbangi dominasi swasta. "Besarnya penguasaan swasta dalam pengolahan CPO dan pemerintah belum punya hilirisasi kelapa sawit yang memadai. Jadinya keinginan pemerintah menyediakan minyak murah bertabrakan dengan keinginan swasta yang memaksimalkan profit dengan mengekspor," jelasnya.
Eliza memahami bahwa secara prinsip bisnis, perusahaan swasta cenderung memilih pasar yang menawarkan keuntungan tertinggi. Oleh karena itu, pemenuhan kewajiban pasar domestik sering kali diabaikan dibandingkan dengan potensi keuntungan dari ekspor global.
