PERKAPI, melalui Dewan Pembinanya Asri Munde, menekankan pentingnya DPR dan pemerintah untuk segera menjadikan pembentukan Undang-Undang Profesi Kurator sebagai prioritas. Hal ini disampaikan setelah Asri mengikuti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang membahas urgensi pembentukan UU tersebut bersama Komisi XIII di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, pada Selasa (15/9).
Asri menjelaskan, "Jadi, kami mengusulkan bahwa ini baiknya dijadikan sebagai undang-undang yang prioritas dan itu menjadi lex specialis." Dia menyoroti bahwa profesi kurator saat ini tidak memiliki landasan hukum yang jelas untuk mengatur standar profesi, proses rekrutmen, kompetensi, serta pengawasan.
Pentingnya Aturan Khusus untuk Kurator
Menurutnya, adanya aturan khusus untuk profesi kurator sangat penting untuk menghindari kekosongan hukum serta potensi tumpang tindih dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU. "Kenapa? Sebab, memang tata cara rekrutmen, kompetensi, eh, segala macam itu juga belum diatur,” tambah Asri.
Asri juga menegaskan bahwa urgensi untuk membentuk UU Profesi Kurator semakin mendesak, mengingat jenis pekerjaan ini telah ada sejak tahun 1998 tetapi belum memiliki regulasi yang spesifik. "Tidak pernah ada organisasi atau undang-undang yang menaunginya. Semuanya dasarnya dari peraturan pemerintah atau peraturan dari Menteri Hukum dan HAM,” ujar Asri.
Perlindungan Hukum bagi Kurator
Selain itu, PERKAPI juga menekankan bahwa perlindungan bagi kurator perlu diperhatikan dalam pembahasan UU ke depan. Asri menyatakan bahwa kurator yang menjalankan tugas dengan itikad baik berpotensi untuk dikriminalisasi oleh pihak-pihak tertentu. "Masukan paling penting itu terkait dengan jangan sampai nanti undang-undang profesi ini lebih kepada mengatur bagaimana agar kurator itu tidak mudah dikriminalisasi. Itu yang menguat dalam RDPU tadi," ungkapnya.
Dia mendorong adanya penguatan perlindungan hukum serta pengaturan mengenai tanggung jawab kurator. Mengenai potensi tumpang tindih dengan UU Kepailitan, Asri menjelaskan bahwa UU Nomor 37 Tahun 2004 masih akan mengatur aspek materiil dan formil kepailitan, sementara UU Profesi Kurator akan mengatur standar profesi, pengawasan, tugas, dan tanggung jawab kurator. "Jadi, itu tidak akan tumpang tindih, semua berjalan sesuai dengan koridornya masing-masing,” tegasnya.
Asri juga menambahkan bahwa PERKAPI terbuka untuk membentuk satu wadah bersama bagi organisasi profesi kurator, terutama dalam menyusun kode etik, standar profesi, dan standar pengawasan yang seragam. "Khususnya terkait dengan kode etik dan standar bersama, standar pengawasan bersama. Nah, itu yang sebenarnya bisa juga diaplikasikan,” ujarnya.
Sehubungan dengan itu, Asri meminta kepada Baleg DPR dan Komisi XIII untuk terus mendorong pembentukan UU Profesi Kurator, yang telah masuk dalam Prolegnas. "Menurut kami ini adalah ada kebutuhan dan sudah masuk di dalam Prolegnas, maka sebaiknya tetap didorong sampai pelaksanaan pembentukan undang-undangnya,” tutupnya.