Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menekankan bahwa perjuangan untuk kesetaraan dan pemberdayaan perempuan bukan sekadar isu sektoral, tetapi merupakan agenda peradaban bangsa yang harus dijadikan gerakan kolektif. Pernyataan ini disampaikan oleh Lestari saat menghadiri Focus Group Discussion dengan tema Memperkuat Representasi Perempuan dalam Revisi Undang-Undang Pemilu, yang diadakan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPA) di Jakarta pada hari Kamis, 20 Agustus.
Tantangan yang Dihadapi Perempuan
Lestari, yang akrab disapa Rerie, menilai meskipun terdapat kemajuan, masih banyak hambatan struktural dan kultural yang menghalangi kemajuan perempuan di Indonesia. Ia menyebut fenomena ini sebagai 'tembok kaca' yang memerlukan keberanian besar untuk diatasi. Rerie juga menyampaikan sejumlah data yang menunjukkan ketimpangan yang ada, terutama dalam hal keterwakilan politik perempuan.
Ia menjelaskan bahwa meskipun ada kebijakan afirmasi yang mengharuskan 30 persen calon legislatif perempuan, saat ini komposisi perempuan di DPR baru mencapai 21,9 persen. Partai NasDem, yang telah menempatkan lebih dari 30 persen caleg perempuan dalam tiga pemilu terakhir, juga masih menghadapi tantangan di lapangan.
Kendala dalam Mencari Kader Perempuan
Rerie menyoroti kesulitan dalam menemukan kader perempuan yang bersedia maju dalam dunia politik, karena mereka sering kali belum mendapatkan dukungan penuh dari keluarga. "Sulit sekali mencari perempuan yang siap. Ada yang bersedia, tapi belum bisa diterima oleh lingkungan. Suaminya siap, keluarganya tidak memberikan izin," ungkapnya.
Di sektor ketenagakerjaan, ketimpangan juga terlihat dengan tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan yang hanya sekitar 55 persen, jauh di bawah laki-laki yang mencapai 84 persen. Rerie menambahkan bahwa sekitar 61 persen perempuan masih bekerja di sektor informal yang minim perlindungan dan jaminan sosial, serta menerima upah lebih rendah dibandingkan laki-laki di posisi yang sama.
Menurut anggota Komisi X DPR tersebut, masalah utama bukan terletak pada kapasitas perempuan, melainkan pada struktur sosial yang masih tidak adil dan adanya bias budaya patriarki yang mendalam. Rerie mengajak semua elemen bangsa, termasuk partai politik, untuk menjadikan isu perempuan sebagai gerakan kebangsaan yang tidak hanya formalitas pemenuhan kuota. Ia menekankan bahwa membela perempuan adalah suatu keharusan untuk memastikan masa depan bangsa yang lebih baik.
Ia juga menegaskan pentingnya pendidikan dan perubahan pola pikir dalam memberdayakan perempuan agar mereka dapat menentukan jalan hidupnya sendiri, dimulai dari pengakuan atas identitas diri. "Bicara tentang perempuan dan memposisikan perempuan dengan setara, sejatinya kita sedang membangun peradaban bangsa yang lebih baik di masa depan," pungkas Rerie.