Kepala Badan Sejarah DPP PDI Perjuangan, Bonnie Triyana, menyatakan bahwa pemahaman tentang reformasi di Indonesia tidak akan lengkap tanpa mengakui peristiwa yang terjadi pada 27 Juli 1996. Pernyataan ini disampaikan dalam rangka peringatan 30 tahun Peristiwa Kudatuli serta peresmian Monumen Kudatuli di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Senin (27/7).
Bonnie menegaskan bahwa meskipun sudah tiga dekade berlalu, Kudatuli belum sepenuhnya dianggap sebagai bagian sejarah yang selesai, karena masih menyisakan tuntutan untuk memahami, mengingat, dan menyelesaikan peristiwa tersebut secara adil. "30 tahun bukanlah waktu yang singkat, namun dalam sejarah sebuah bangsa, 30 tahun bukan waktu yang cukup untuk memastikan sebuah peristiwa telah benar-benar selesai. Ialah Kudatuli, bukan sekadar catatan penyerbuan kantor partai pada 27 Juli 1996, melainkan pemantik ditegakannya demokrasi Indonesia yang hingga hari ini masih terus meminta dipahami, diingat, dan diselesaikan secara adil," ujarnya.
Peringatan sebagai Ruang Kebudayaan dan Pendidikan
Bonnie menjelaskan bahwa peringatan tiga dekade Kudatuli tidak hanya dirancang sebagai seremoni tahunan, tetapi juga sebagai ruang untuk kebudayaan, pendidikan publik, dan merawat ingatan kolektif bangsa. "Peringatan tiga dekade Kudatuli tidak kami tempatkan sebagai seremoni tahunan belaka. Peringatan ini kami rancang sebagai ruang kebudayaan, ruang pendidikan publik, sekaligus ruang untuk merawat ingatan kolektif bangsa yang sering kali satu pandangan yang discontinued," ungkapnya.
Sejak awal bulan, pihaknya telah melaporkan kepada Ketua Umum Megawati Soekarnoputri di Yogyakarta untuk membuka diskusi mengenai seni dan demokrasi. "Kami mengajak publik melihat bagaimana ekspresi budaya selalu menjadi bagian dari perjuangan melawan proletarianisme. Hadir pada acara itu 200 ibu seniman dan budayawan di Yogyakarta," tambahnya.
Kegiatan dalam Rangka Peringatan
Sebagai bagian dari rangkaian peringatan, DPP PDIP mengadakan berbagai kegiatan di beberapa daerah, termasuk bedah buku di Yogyakarta, kuliah umum di Taman Ismail Marzuki, pembukaan Pustaka Perjuangan di Surabaya, dan pertandingan mini-soccer di Palangkaraya. Bonnie menekankan bahwa peringatan ini juga ditujukan untuk mendorong pengakuan terhadap peristiwa 27 Juli 1996 sebagai pelanggaran HAM berat.
Selama bertahun-tahun, para korban dan keluarganya tidak hanya kehilangan anggota keluarga, tetapi juga dipaksa hidup dalam ketidakpastian dan penundaan keadilan. "Bagi kami, proses ini bukan hanya semata soal klasifikasi hukum. Yang jauh lebih penting adalah hadirnya pengakuan negara terhadap penderitaan para korban sekaligus komitmen agar praktik kekerasan politik tidak pernah lagi menjadi cara menyelesaikan perbedaan pendapat di Republik ini," tegas Bonnie.
Di akhir pidatonya, Bonnie menyampaikan pesan mendalam mengenai makna kerja sejarah, kebudayaan, dan politik. "Kami percaya bahwa kerja sejarah bukan hanya mengumpulkan arsip tetapi juga merawat ingatan. Kerja kebudayaan bukan sekadar mengenang tapi juga membangun kesadaran. Dan kerja politik yang paling bermakna bukanlah memenangkan kekuasaan melainkan memastikan demokrasi selalu berpihak kepada rakyat," pungkasnya.
Dalam acara peresmian monumen dan rangkaian peringatan ini, turut hadir Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan putranya, Ketua DPP PDIP M. Prananda Prabowo, beserta jajaran fungsionaris DPP PDIP.
