Pada tanggal 23 Juli 2026, kita merayakan Hari Anak Nasional (HAN) yang ke-42. Acara ini menjadi momen penting untuk mengingatkan masyarakat bahwa anak-anak adalah generasi penerus yang harus tumbuh dalam lingkungan yang aman, nyaman, sehat, dan bebas dari kekerasan. Tema peringatan HAN tahun ini adalah 'Sayang Anak, Lindungi, dan Bangun Masa Depan.' Namun, peringatan kali ini juga dibayangi oleh kekhawatiran mengenai masa depan anak-anak di Indonesia, terutama terkait dengan ancaman obesitas yang semakin meningkat.
Anak-anak di tanah air saat ini menghadapi risiko obesitas yang meningkat dengan cepat. Jika tidak ditangani dengan serius, masalah ini dapat menjadi tantangan besar bagi bangsa di masa depan. Dampak negatif dari obesitas tidak hanya berpengaruh pada kesehatan, tetapi juga dapat berdampak pada aspek keuangan. Salah satu penyebab utama fenomena obesitas di kalangan anak-anak adalah tingginya konsumsi produk yang mengandung gula, garam, dan lemak (GGL) yang mudah diakses dan terjangkau.
Bahaya GGL
Menurut penelitian yang dilakukan oleh Ferretti dan Mariani (2019), Indonesia menduduki peringkat ketiga setelah Maldives dan Thailand dalam hal konsumsi minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) di kawasan Asia Tenggara. Konsumsi GGL yang berlebihan, terutama gula, dapat meningkatkan risiko penyakit tidak menular (PTM) seperti hipertensi, diabetes, dan penyakit jantung. Mengkhawatirkan, tingginya konsumsi GGL ini sudah menjalar kepada anak-anak. Data dari Kementerian Kesehatan pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 1 dari 5 anak usia sekolah (5-12 tahun) dan 1 dari 7 remaja (13-18 tahun) di Indonesia mengalami obesitas. Hampir setengah dari anak-anak Indonesia mengonsumsi minuman berpemanis setiap hari, sementara 9 dari 10 anak belum memenuhi rekomendasi konsumsi buah dan sayur.
Laporan dari BPJS Kesehatan mengungkapkan bahwa berbagai PTM ini merupakan masalah yang sangat serius, mengingat biaya pengobatan yang tinggi dan kebutuhan perawatan jangka panjang. Penyakit ini telah menyerap sekitar 26% dari anggaran Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), yang mencapai Rp 50,28 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa konsumsi minuman manis yang berlebihan tidak hanya merugikan kesehatan anak, tetapi juga membebani keuangan negara.
Regulasi Cukai MBDK
Melihat berbagai dampak negatif ini, diperlukan langkah-langkah pencegahan dan promosi untuk mengurangi jumlah anak yang menderita PTM serta menjaga keberlanjutan pembiayaan kesehatan nasional. Pemerintah perlu merumuskan regulasi yang tidak hanya menciptakan lingkungan pangan yang lebih sehat, tetapi juga mendorong perubahan perilaku individu. Salah satu langkah strategis yang dapat diambil adalah menerapkan cukai pada MBDK. Rekomendasi dari WHO dan UNICEF menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ini efektif dalam mengurangi konsumsi gula dan mendorong reformulasi produk.
Studi yang dilakukan oleh CISDI (Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives) bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan bahwa penerapan cukai dapat meningkatkan harga MBDK hingga 20%. Kenaikan harga ini diperkirakan dapat menurunkan konsumsi masyarakat terhadap produk MBDK hingga 18% dan mendorong peralihan ke pilihan minuman yang lebih sehat. Dengan demikian, penerapan cukai MBDK tidak hanya berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga sebagai bagian dari kebijakan yang diperlukan untuk mengendalikan konsumsi GGL.
Tantangan dari Industri
Walaupun memiliki potensi manfaat, penerapan cukai MBDK di Indonesia menghadapi berbagai tantangan politik dan komersial. Sejak usulan ini muncul beberapa tahun lalu, belum ada kebijakan konkret yang diambil untuk merealisasikannya. Meskipun pemerintah pernah menyatakan komitmennya untuk memberlakukan cukai MBDK melalui Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 2025, pada awal tahun ini, kebijakan tersebut ditunda dengan alasan ketidakstabilan perekonomian nasional.
Penundaan ini disebabkan oleh adanya lobi dari kalangan industri yang mengkhawatirkan dampak kebijakan cukai terhadap struktur biaya, harga jual, dan daya saing produk mereka. Namun, meskipun ada tantangan, mandeknya pemberlakuan cukai MBDK bukanlah akhir dari segalanya. Pemerintah dan aktivis perlindungan anak perlu berdialog dengan kalangan industri untuk mencari solusi yang saling menguntungkan.
Negosiasi yang dilakukan seharusnya tidak hanya berfokus pada kepatuhan industri terhadap aturan, tetapi juga pada cara penerapan aturan tersebut agar tujuan kesehatan dapat tercapai tanpa menimbulkan guncangan ekonomi yang berlebihan. Pemerintah perlu menegaskan bahwa pemberlakuan cukai MBDK bukan hanya sekadar instrumen penerimaan negara, tetapi juga sebagai langkah untuk melindungi kesehatan anak-anak dan mendorong reformulasi produk.
Dengan memberikan waktu transisi sebelum penerapan kebijakan ini, industri diharapkan dapat menyesuaikan diri tanpa mengalami guncangan. Jika kompromi antara perlindungan kesehatan masyarakat dan kepentingan bisnis dapat dicapai, pemerintah harus melaksanakan cukai MBDK dengan tegas. Dengan cara ini, kepentingan kesehatan masyarakat, terutama anak-anak, dan keberlanjutan industri dapat terjaga, sehingga tema peringatan HAN tahun ini dapat diimplementasikan dengan lebih nyata.
