Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), serta PT Permodalan Nasional Madani (PNM) telah resmi memulai kolaborasi untuk Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) dengan tema "Bersama Perempuan Berdaya Membangun Ekonomi Indonesia". Kegiatan ini merupakan langkah awal bagi ketiga lembaga untuk mendokumentasikan kontribusi perempuan pengusaha ultra mikro dalam perekonomian nasional dan memperkuat kebijakan pemberdayaan perempuan di masa depan.
Menurut data dari BPS, partisipasi angkatan kerja perempuan di Indonesia saat ini mencapai sekitar 56 persen, dengan 32 persen di antaranya berstatus sebagai pengusaha. Tren ini menunjukkan peningkatan yang signifikan, menjadikan perempuan sebagai pendorong utama dalam ekonomi keluarga dan nasional. Sensus Ekonomi 2026 adalah sensus kelima yang dilakukan BPS setiap sepuluh tahun, dan akan berlangsung dari Mei hingga Agustus 2026 di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Kolaborasi Strategis untuk Pemberdayaan Perempuan
Kerja sama dengan Kemen PPPA dan PNM dalam peluncuran ini dianggap strategis karena langsung menyasar nasabah PNM Mekaar, yang sebagian besar adalah perempuan pengusaha ultra mikro di berbagai daerah. Dengan data yang akurat dari sensus ini, ketiga lembaga berharap dapat merumuskan kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan yang lebih tepat dan efektif di masa mendatang.
Menteri PPPA, Arifatul Choiri Fauzi, memberikan penghargaan tinggi kepada para nasabah PNM Mekaar. "Ibu-ibu Mekaar adalah pahlawan keluarga dan pahlawan bangsa. Kita harus apresiasi perempuan ini yang tidak akan diam untuk urusan keluarga, akan melakukan yang terbaik," ujarnya.
Peran Nasabah Mekaar dalam Ekonomi
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, juga menekankan pentingnya nasabah Mekaar sebagai contoh perempuan berdaya di Indonesia. "Ibu-ibu Mekaar ini contoh perempuan berdaya dan kontributor terhadap roda ekonomi Indonesia. Tingkat partisipasi perempuan di angkatan kerja, termasuk pengusaha, juga meningkat ke 56 persen, dan 32 persennya adalah pengusaha, contohnya ya ibu Mekaar ini," jelasnya.
Melalui peluncuran ini, BPS, Kemen PPPA, dan PNM berkomitmen untuk memastikan bahwa data Sensus Ekonomi 2026 dapat merefleksikan kontribusi perempuan pengusaha ultra mikro di seluruh Indonesia. Hal ini diharapkan dapat menghasilkan kebijakan pemberdayaan yang lebih akurat, inklusif, dan berpihak pada perempuan. Kolaborasi ini juga diharapkan menjadi model bagi kerja sama antar kementerian dan lembaga dalam mendorong pemberdayaan dan kemandirian ekonomi perempuan Indonesia.
Sementara itu, Direktur Utama PNM, Kindaris, menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi. "Kolaborasi antar instansi bermakna penting karena perempuan menjadi tulang punggung keluarga dan roda penggerak ekonomi dan nasional,” ungkap Kindaris.
