Friday, 20 November 2026
Politik & Hukum

Percepatan Realisasi Anggaran Dinilai Penting untuk Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Abdul Rahman Farisi menekankan bahwa percepatan realisasi anggaran pemerintah sangat penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi dan mencapai target yang ditetapkan.

A
Adib Ahmad Rizaldi
19 August 2026 90 pembaca
Abdul Rahman Farisi Sebut Percepatan Realisasi Anggaran Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Abdul Rahman Farisi Sebut Percepatan Realisasi Anggaran Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
jpnn.com Sumber: jpnn.com

Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar, Abdul Rahman Farisi, memberikan tanggapan terkait pernyataan Bahlil Lahadalia mengenai urgensi percepatan realisasi anggaran pemerintah. Ia menilai bahwa pernyataan Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut merupakan langkah strategis untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Abdul Rahman menjelaskan bahwa percepatan realisasi anggaran adalah elemen krusial dalam mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi dan mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. "Pernyataan Ketua Umum Golkar, Bapak Bahlil Lahadalia apabila realisasi anggaran berjalan lambat, maka berbagai program pembangunan, penyerapan tenaga kerja, perputaran ekonomi, dan pelayanan kepada masyarakat juga berpotensi ikut tertunda sangat tepat. Anggaran yang telah disiapkan melalui APBN harus segera diwujudkan dalam bentuk program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," ungkapnya dalam keterangan resmi pada Rabu (19/8).

Pentingnya Pengawasan Anggaran

Abdul Rahman, yang juga merupakan mantan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, menilai bahwa pesan Bahlil kepada anggota DPR RI dari fraksi Golkar mengenai kementerian dan lembaga yang lambat dalam merealisasikan anggaran perlu dipahami sebagai upaya untuk menjaga efektivitas belanja negara. Sebelumnya, Bahlil meminta Fraksi Partai Golkar DPR RI untuk lebih tegas dalam mengawasi kementerian yang dianggap lambat dalam merealisasikan anggaran, karena hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Ia menambahkan bahwa pengawasan terhadap kementerian dan lembaga yang lambat dalam mengeksekusi anggaran harus dilakukan dengan adil dan objektif, tanpa memandang latar belakang atau kepentingan sektoral. "Pernyataan Ketua Umum Bahlil layak didukung karena menempatkan kecepatan realisasi anggaran sebagai bagian dari tanggung jawab pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Pengawasan terhadap kementerian yang lambat pun seharusnya dilakukan secara adil dan objektif, tanpa melihat latar belakang atau kepentingan sektoral," jelasnya.

Prinsip Tata Kelola yang Baik

Menurut Abdul Rahman, percepatan realisasi anggaran tidak berarti pemerintah mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Kecepatan eksekusi anggaran harus tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik. "Karena itu, kementerian dan lembaga pemerintah perlu meningkatkan kemampuan eksekusi anggaran, tanpa mengabaikan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kehati-hatian. Pengawasan juga tetap diperlukan agar percepatan anggaran tidak berubah menjadi pemborosan atau penyimpangan," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa kemampuan eksekusi anggaran di kementerian dan lembaga sangat bergantung pada kualitas perencanaan yang dilakukan sejak awal. Perencanaan yang komprehensif dan berkualitas harus diimbangi dengan kesiapan regulasi, sumber daya manusia pengelola keuangan, serta koordinasi yang baik antarunit terkait. Selain itu, lembaga pengawasan perlu berperan secara proaktif dalam memberikan masukan dan melakukan mitigasi risiko sejak tahap perencanaan maupun pelaksanaan anggaran.

Abdul Rahman menekankan bahwa pendekatan ini penting agar percepatan anggaran tidak membuat aparatur pemerintah takut mengambil keputusan karena khawatir menghadapi masalah hukum di masa depan. Ia berpendapat bahwa pengawasan seharusnya tidak hanya dilakukan saat terjadi masalah, tetapi juga berfungsi sebagai langkah pencegahan. Dengan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, pendampingan, serta mitigasi risiko, kementerian dan lembaga akan memiliki kepastian dalam melaksanakan program yang telah dianggarkan.

"Yang kita dorong adalah bagaimana anggaran bisa cepat dieksekusi, tetapi tetap prudent. Jangan sampai karena ingin cepat, kemudian mengabaikan tata kelola. Sebaliknya, jangan pula karena terlalu takut mengambil risiko, anggaran justru tidak bergerak dan manfaatnya tidak sampai kepada masyarakat," tambahnya.

Abdul Rahman juga menekankan bahwa belanja pemerintah memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Ketika anggaran pemerintah terealisasi dalam bentuk pembangunan dan program publik, akan muncul efek lanjutan berupa aktivitas usaha, penyerapan tenaga kerja, konsumsi masyarakat, serta peningkatan permintaan terhadap barang dan jasa. Oleh karena itu, ia berpendapat bahwa percepatan realisasi anggaran harus menjadi perhatian bersama antara pemerintah dan parlemen.

"Pengawasan harus dilakukan secara komprehensif berbasis risiko keuangan. Jangan sampai ada kementerian yang lambat kemudian dibiarkan hanya karena alasan tertentu. Semua harus dilihat berdasarkan kinerja dan kemampuan dalam merealisasikan program yang sudah dianggarkan," tutupnya.

// Artikel Terkait