Peneliti senior dari Citra Institute, Efriza, menyatakan bahwa tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini disebabkan oleh berbagai masalah yang masih dirasakan oleh masyarakat secara langsung. Efriza menyoroti bahwa faktor ekonomi merupakan penyebab utama, karena masyarakat belum melihat adanya perubahan yang berarti terkait harga kebutuhan pokok, kesempatan kerja, dan daya beli.
“Persoalan ekonomi sehari-hari masih menjadi faktor utama yang memengaruhi persepsi publik terhadap pemerintah,” ungkap Efriza pada hari Senin (3/8). Ia menjelaskan bahwa masyarakat cenderung menilai kinerja pemerintah berdasarkan kondisi yang mereka alami dalam kehidupan sehari-hari. Ketika harga kebutuhan pokok masih dianggap tinggi, lapangan pekerjaan belum bertambah secara signifikan, dan daya beli belum pulih, maka kepuasan terhadap pemerintah pun akan menurun.
Komunikasi Kebijakan yang Kurang Efektif
Selain masalah ekonomi, Efriza juga menilai bahwa komunikasi pemerintah mengenai berbagai kebijakan belum berjalan dengan efektif. Hal ini menyebabkan masyarakat tidak mendapatkan pemahaman yang jelas mengenai capaian dan tujuan dari program-program yang dilaksanakan. “Komunikasi kebijakan juga masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah,” tambahnya.
Ia juga menunjukkan bahwa beberapa program prioritas pemerintah masih menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, sehingga harapan masyarakat belum sepenuhnya terpenuhi. Efriza mencontohkan implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) yang masih mendapatkan catatan negatif dari masyarakat.
Respons Terhadap Survei dan Evaluasi Kabinet
Menanggapi munculnya sentimen negatif dalam berbagai survei, Efriza menyarankan agar pemerintah tidak hanya memberikan respons normatif dengan menyatakan bahwa hasil survei akan dipelajari. “Respons terbaik ialah menghadirkan kebijakan yang langsung dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjawab hasil survei,” tegasnya.
Ia menilai bahwa Presiden Prabowo perlu melakukan evaluasi terhadap kinerja kabinet agar tata kelola pemerintahan menunjukkan perbaikan yang nyata di mata publik. “Evaluasi kabinet menjadi jawaban yang lebih konkret dibanding hanya merespons fluktuasi survei kepuasan,” pungkas Efriza.
