![Ilustrasi masyarakat miskin. [Antara/Novrian Arbi/foc]](/storage/Post/crawled_di-daerah-ini-kemiskinan-menyusut-ke-654-persen-namun-keti_1786164562_sMZC.jpg)
Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa persentase penduduk miskin di Jawa Barat telah menurun menjadi 6,54 persen, setara dengan 3,44 juta jiwa, pada Maret 2026. Penurunan ini menandai berkurangnya 114,23 ribu jiwa dari total penduduk miskin di provinsi yang memiliki populasi terbesar di Indonesia.
Inovasi dalam Pengukuran Kemiskinan
Pencatatan angka kemiskinan ini tidak hanya sekadar angka, karena BPS menerapkan metrik yang lebih mendalam untuk memahami masalah kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) mengalami penurunan dari 1,14 menjadi 1,04, sedangkan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) turun dari 0,27 menjadi 0,23. Penurunan ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, yang merupakan indikasi positif bagi efektivitas program bantuan sosial.
Kepala BPS Provinsi Jawa Barat, Margaretha Ari Anggorowati, menyampaikan bahwa pengukuran ini didasarkan pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar yang terus disesuaikan. "BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan yang diukur menurut garis kemiskinan," jelas Ari.
Ketimpangan Ekonomi yang Meningkat
Walaupun terdapat perbaikan dalam kualitas hidup penduduk miskin, Jawa Barat kini menghadapi tantangan serius terkait Gini Ratio, yang merupakan indikator ketimpangan. Gini Ratio di provinsi ini meningkat menjadi 0,413, naik 0,016 poin dibandingkan dengan September 2025. Kenaikan angka ini menunjukkan bahwa distribusi kekayaan di Jawa Barat semakin terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu.
Perbedaan performa ekonomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan juga semakin mencolok. Sementara wilayah perkotaan berhasil mengurangi jumlah penduduk miskin sebanyak 124,61 ribu orang, wilayah perdesaan justru mengalami penambahan 10,38 ribu penduduk miskin baru. Fenomena ini menyoroti perlunya perhatian lebih dalam penanganan ketimpangan ekonomi di daerah tersebut.
