Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, menekankan urgensi penguatan penegakan hukum di Indonesia dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan RI. Ia berpendapat bahwa kemerdekaan seharusnya dimaknai sebagai upaya untuk memastikan setiap individu mendapatkan keadilan dan perlindungan hukum yang setara, tanpa memandang latar belakang atau kekuatan yang dimiliki.
Komitmen Terhadap Supremasi Hukum
Sahroni menyatakan bahwa komitmen terhadap supremasi hukum juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto, terutama dalam menangani berbagai kasus yang dianggap masyarakat bermasalah dalam hal keadilan. "Dalam rangka hari kemerdekaan ini, saya ingin menggarisbawahi terkait praktek penegakkan hukum di tanah air dari perspektif wakil ketua Komisi III DPR," ungkapnya.
Ia menilai bahwa Presiden Prabowo sangat berupaya dan berkomitmen untuk menegakkan supremasi hukum yang adil serta menghormati hak asasi manusia. "Bisa kita lihat beliau turun tangan langsung dalam berbagai kasus hukum yang mungkin dilihat publik mencederai logika keadilan, seperti kasus Tom Lembong," tambah Sahroni.
Membuka Ruang untuk Aspirasi Masyarakat
Sahroni juga menekankan bahwa Komisi III DPR RI terus memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masalah hukum yang mereka hadapi. Aspirasi ini menjadi bagian dari fungsi pengawasan Komisi III terhadap aparat penegak hukum. Komisi III aktif menerima pengaduan dari warga yang mencari keadilan, termasuk kasus perampasan lahan, penipuan, pelecehan seksual, hingga pembunuhan. Semua pengaduan tersebut akan ditampung dan dicari solusinya.
"Saya pribadi juga banyak sekali memantau langsung kasus-kasus hukum, seperti kekerasan terhadap rakyat kecil, penipuan, hingga kasus korporasi seperti yang tengah dijalani ex Dirut BRI Ventures Nicko Widjaja," jelasnya.
Legislator dari Fraksi Partai NasDem ini berharap agar penegakan hukum tidak perlu menunggu perhatian dari Presiden, DPR, atau menjadi viral terlebih dahulu. Ia menekankan bahwa profesionalisme aparat hukum harus memastikan setiap kasus ditangani secara objektif sejak awal. "Jadi, saya harap para penegak hukum kita bisa terus meningkatkan kompetensi dan profesionalitas mereka sehingga intervensi-intervensi ini, seperti dari presiden, atau kami di Komisi III, atau bahkan harus viral-viral dulu itu tidak dibutuhkan lagi," ujarnya.
Dia meyakini bahwa semua pihak menginginkan penegakan hukum yang adil dan tanpa pandang bulu. "Saya yakin kita semua menginginkan penegakan hukum yang adil, berimbang, dan tidak pandang bulu bagi siapa saja," tutup Sahroni.