Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai, mengungkapkan bahwa untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Papua, diperlukan keputusan politik di tingkat nasional serta pendekatan yang komprehensif melibatkan berbagai elemen bangsa. Pernyataan ini disampaikan menanggapi laporan dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia yang mencatat 97 peristiwa kekerasan dan konflik bersenjata di Papua sepanjang tahun 2025, serta 26 kasus yang terjadi hingga April 2026.
Dalam keterangan persnya di Jakarta pada hari Minggu, 10 Mei 2026, Pigai menjelaskan bahwa kemajuan dalam teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk dengan cepat mengetahui berbagai insiden kekerasan yang terjadi di Papua, sehingga hal ini menjadi perhatian baik di tingkat nasional maupun internasional. Dia menegaskan pentingnya mencegah setiap tindakan kekerasan agar tidak semakin memperburuk citra global mengenai kondisi hak asasi manusia di Indonesia.
Data Kekerasan yang Mengkhawatirkan
"Berdasarkan catatan dari sumber domestik dan internasional, terlihat adanya peningkatan eskalasi kekerasan. Dalam waktu hampir sebulan, tidak kurang dari 20 orang telah meninggal akibat lima peristiwa di daerah seperti Dogiyai, Yahukimo, Puncak Papua, Timika, dan Tembagapura," ungkap Pigai. Dia menilai bahwa terus meningkatnya kekerasan menunjukkan bahwa penyelesaian konflik di Papua tidak bisa dilakukan secara parsial atau hanya dengan pendekatan kasus per kasus.
Pentingnya Kolaborasi dalam Penyelesaian Konflik
Menurut Pigai, selama ini pemerintah dan berbagai lembaga negara, termasuk Komnas HAM, lebih banyak fokus pada isu-isu yang bersifat individual, sementara akar permasalahan konflik yang lebih mendasar belum ditangani secara menyeluruh. "Penyelesaian konflik Papua membutuhkan keputusan bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, yudikatif, partai politik, hingga tokoh-tokoh nasional," tegasnya.
