Daniel Johan, anggota Komisi IV DPR RI, berpendapat bahwa kriteria untuk penetapan bencana nasional terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla) telah terpenuhi. Ia menyebutkan bahwa indikator korban dan kerugian akibat karhutla sudah memenuhi syarat yang diperlukan.
Menurutnya, masalah karhutla ini sangat luas cakupannya, melibatkan berbagai provinsi dan pulau di Indonesia. "Dampaknya dirasakan antarnegara. Kerugian ekonomi, sudah pasti," ujarnya melalui pesan tertulis pada Selasa (27/10).
Daniel menambahkan bahwa kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh karhutla mencapai ratusan triliun, sehingga penetapan status bencana nasional sangat diperlukan. Legislator dari fraksi PKB ini menyatakan bahwa saat ini yang dibutuhkan adalah keberanian pemerintah untuk menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
"Hanya saja butuh keberanian pemerintah untuk menetapkan status kebencanaan ini menjadi bencana nasional," ungkapnya. Ia berharap agar ada kebijakan afirmatif yang mempertimbangkan dampak karhutla secara mendalam agar status ini dapat diakui sebagai bencana nasional.
Lebih lanjut, Daniel menekankan perlunya kebijakan yang mempercepat penanganan, terutama untuk keselamatan masyarakat yang terdampak dan pemulihan pascakebakaran. "Masyarakat sudah capek dengan kondisi karhutla tahun ini, sudah berjalan hampir empat bulan," tuturnya.
Ia juga menyampaikan bahwa masyarakat telah meminta pemerintah untuk segera menetapkan status bencana nasional terkait peristiwa karhutla ini. "Syarat penetapan status bencana nasional sudah memenuhi sesuai dengan ketentuan UU 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, di situ letak keberpihakan pemerintah kepada rakyat secara maksimal," tegasnya.