Wacana mengenai pembentukan pengadilan ad hoc oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan badan usaha milik negara (BUMN) dalam tiga dekade terakhir perlu mendapatkan perhatian serius. Peneliti Senior dari Citra Institute, Efriza, menilai bahwa ide ini dapat menjadi langkah inovatif untuk mempercepat penyelesaian kasus korupsi BUMN yang rumit.
Efriza menjelaskan bahwa kompleksitas kasus korupsi di BUMN sering kali berhubungan dengan transaksi korporasi, kerugian negara, serta jaringan kekuasaan yang melintasi berbagai periode pemerintahan. "Wacana yang dilontarkan Presiden Prabowo yang menginginkan pembentukan pengadilan ad hoc untuk menangani kasus korupsi yang melibatkan BUMN selama tiga dekade terakhir, ditengarai karena Presiden geram atas tata kelola BUMN dan perilaku korup dari pejabat BUMN," ujarnya.
Pentingnya Dasar Hukum yang Kuat
Efriza menyatakan bahwa kemarahan Presiden terhadap tingginya angka korupsi di lingkungan BUMN adalah hal yang wajar. Namun, dia mengingatkan bahwa pembentukan pengadilan khusus tidak seharusnya hanya didorong oleh emosi terhadap banyaknya kasus yang terjadi. Dia menegaskan bahwa kasus korupsi BUMN tidak perlu mendapatkan perlakuan istimewa, karena Indonesia sudah memiliki lembaga dan mekanisme peradilan untuk menangani tindak pidana korupsi.
"Kasus korupsi BUMN tidak perlu diistimewakan, sebab kita sudah ada lembaga Tipikor yang dapat mengadili siapa pun juga, termasuk pejabat BUMN," tambahnya. Efriza juga menekankan bahwa jika pengadilan ad hoc benar-benar dibentuk, harus ada dasar hukum yang jelas, kewenangan yang terdefinisi, hakim yang independen, serta jaminan terhadap prinsip due process of law dan kepastian hukum.
Proses Pembuktian yang Menantang
Lebih lanjut, Efriza menjelaskan bahwa rentang waktu tiga dekade akan menjadi tantangan tersendiri dalam proses pembuktian perkara. "Persoalannya bukan sekadar bagaimana menghukum pelaku, tetapi juga bagaimana membuktikan perkara secara objektif tanpa menjadikan proses hukum sebagai instrumen politik untuk mengadili masa lalu," tuturnya.
Dia juga mengingatkan agar pengadilan ad hoc tidak bertransformasi menjadi ruang negosiasi untuk mencari solusi yang menguntungkan semua pihak. "Jangan sampai pengadilan ad hoc ini malah menjadi tempat 'negosiasi' kasus agar terciptanya pragmatisme yang seolah terbangunnya win-win solution. Jika ini terjadi malah menunjukkan fungsi pengadilan telah salah jalan sejak dari niat pembentukannya," tegas Efriza.
Oleh karena itu, Efriza menilai bahwa gagasan Presiden Prabowo tetap layak untuk dikaji, namun fokusnya harus pada penguatan independensi dan kapasitas peradilan. Selain itu, perlu ada kejelasan dalam mekanisme penelusuran aset dan penghitungan kerugian negara. Dia menekankan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN tidak boleh berhenti pada tindakan penindakan saja.
"Fokus utamanya harus memperkuat independensi dan kapasitas peradilan, memperjelas mekanisme penelusuran aset dan kerugian negara, serta memastikan bahwa pemberantasan korupsi di BUMN tidak berhenti pada penindakan, melainkan juga membenahi tata kelolanya agar praktik korupsi tidak terus berulang," pungkas Efriza.