Ketua DPW PPP Maluku, Abdul Aziz, mengungkapkan bahwa pemberhentian Taj Yasin sebagai Sekjen dan Agus Suparmanto sebagai Waketum dalam Rakornas III adalah indikasi kepanikan dari Mardiono. Ia menyatakan bahwa tindakan tersebut tidak sah secara konstitusi dan terkesan terburu-buru, serta tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam AD/ART, terutama karena dilakukan melalui forum Rakornas daring yang bersifat diskusi tanpa keputusan resmi.
Aziz, bersama sejumlah DPW PPP lainnya di seluruh Indonesia, meminta agar pemerintah mencabut SK Menkumham dan merevisi kepengurusan DPP PPP. Permintaan ini juga sejalan dengan aspirasi dari para kiai dan habib di lingkungan PPP, yang menginginkan agar SK Menkumham segera diperbaiki dan kepengurusan dilengkapi tanpa melibatkan Mardiono dan timnya.
Ia menegaskan bahwa Mardiono telah berupaya untuk menggeser Agus dan Gus Yasin demi mendapatkan kekuasaan penuh di PPP. Menurutnya, Mardiono lebih mementingkan otoritas dan keuntungan pribadi daripada kemajuan PPP.
Aziz menilai bahwa tidak ada langkah nyata dari Mardiono untuk memajukan PPP, dan yang ada hanyalah keinginan untuk meraih keuntungan materi. Ia menambahkan, “Kubu Mardiono hanya berpikir tentang jabatan, kekuasaan dan keuntungan materi dari PPP.”
Senada dengan pernyataan Aziz, Plt Ketua DPW NTB, Moh Akri, juga mengkritik tindakan Mardiono yang telah memecat sejumlah pengurus DPW untuk mempertahankan kekuasaan tanpa adanya kritik. Akri menjelaskan bahwa surat pemecatan tersebut ditandatangani oleh Ketua Umum PPP Mardiono dan Wakil Sekjen DPP PPP Jabbar Idris, yang membuat situasi PPP di NTB menjadi tidak kondusif.
Akri, yang merupakan kader PPP selama puluhan tahun dan terpilih menjadi anggota DPRD NTB, merasa tindakan tersebut merugikan organisasi yang telah dibesarkannya.