Willy Pramudya, yang pernah bekerja sebagai jurnalis di harian Bernas, mengungkapkan catatan penting mengenai tindakan represi dan sensor yang dialami media selama era Orde Baru. Pengalaman tersebut dibagikannya dalam sebuah diskusi bertajuk 30 Tahun Kudatuli yang berlangsung di Kedai Tempo, Utan Kayu, Jakarta Timur, pada Minggu (19/7).
Dalam diskusi tersebut, Willy menceritakan bahwa salah satu bentuk represi yang terjadi adalah larangan bagi media untuk menyebut nama Megawati Soekarnoputri. "Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," ujarnya.
Tekanan dan Sensor Mandiri
Willy menambahkan bahwa tekanan yang ketat dari rezim Orde Baru menyebabkan media melakukan sensor mandiri, seperti penggunaan nama Megawati Taufiq Kiemas dalam berita. "Kami tidak boleh, misalnya, menggunakan nama Megawati Soekarnoputri. Kami dikumpulkan di sebuah hotel berdekatan Tanah Abang sana, supaya kami menulisnya Megawati Taufiq Kiemas," katanya.
Selain kontrol terhadap penggunaan kata, Willy juga mengenang intimidasi yang kerap dilakukan oleh pihak militer, khususnya oleh Kapendam Jaya saat itu, Panggih. Ia menjelaskan bahwa aparat militer sering datang ke ruang redaksi untuk memeriksa komputer para jurnalis secara langsung. "Wartawan yang belum mematikan komputer akan ditegur, ini jangan ditulis, ya, ini judulnya jangan seperti ini," kenangnya.
Pengawasan Intelijen dan Diksi Pemberitaan
Widiarsi Agustina, mantan jurnalis koran militer Berita Yudha, juga berbagi pengalamannya tentang bekerja di bawah pengawasan ketat intelijen yang menjadi alat kekuasaan pada masa itu. Ia menceritakan bagaimana ketatnya pengawasan di sekitar Mimbar Demokrasi di halaman DPP PDI menjelang peristiwa Kudatuli, di mana intelijen menyamar di berbagai lokasi untuk memantau pergerakan informasi.
Widiarsi menambahkan bahwa rezim Orde Baru sangat aktif dalam mendikte diksi pemberitaan, termasuk larangan untuk menyebut nama "Soekarno". "Megawati itu dilarang menggunakan kata Soekarnoisasi, eh Soekarno. Waktu itu kami paham belakangan karena memang ada de Soekarnoisasi, jadi semua nama Megawati itu harus pakai nama Megawati Taufiq Kiemas," jelasnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak militer secara rinci menghitung jumlah pemberitaan mengenai PDI di media cetak nasional. "Lama-lama tentara itu tugasnya menghitung. Menghitung jumlah berita di Media Indonesia, di Kompas. Kompas itu kalau berita sambungannya di belakang lebih dari empat kolom saja, mereka sudah menegur," ungkapnya.
Sejarawan Bonnie Triyana menilai bahwa peristiwa Kudatuli memiliki peranan penting dalam membuka jalan bagi mobilitas politik vertikal masyarakat setelah Pemilu 1999. Ia menyebut peristiwa tersebut sebagai salah satu momen penting bersamaan dengan pembredelan media dan pemberangusan aktivis menjelang reformasi. Bonnie membandingkan pola represi media di era Orde Baru dengan masa kini, di mana meskipun cara yang digunakan lebih halus, tetap ada ancaman terhadap kebebasan pers.
"Kalau dulu pemerintah bisa langsung bredel. Sekarang polanya lain lagi, ditelepon, atau aliran ekonominya ditutup, iklan ditutup, atau diteror yang lebih vulgar lagi seperti dikirimi kepala babi atau mobilnya dilempari," kata Bonnie, menekankan pentingnya mengingat kembali peristiwa sejarah seperti Kudatuli agar pola-pola represi serupa tidak terulang di masa mendatang.
