JAKARTA - Neni Nur Hayati, Direktur Eksekutif Democracy and Election Empowerment Partnership (DEEP) Indonesia, menegaskan bahwa wacana pemisahan pemilihan legislatif (pileg), pemilihan presiden (pilpres), dan pemilihan kepala daerah (pilkada) harus didasarkan pada kajian yang mendalam. Ia menyatakan bahwa usulan tersebut berbeda dengan mandat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menegaskan pentingnya keserentakan pemilu di tingkat nasional dan daerah.
"Jadi, pemisahan pileg dan pilpres merupakan desain yang berbeda dari konstruksi keserentakan yang telah ditegaskan MK," ungkap Neni saat berbicara dengan media pada hari Jumat (25/9).
Aspek-aspek Penting dalam Wacana Pemisahan
Neni menjelaskan ada setidaknya tiga aspek penting yang perlu diperhatikan dalam wacana pemisahan tersebut. Pertama, ia mengemukakan bahwa pemisahan ini berkaitan dengan argumentasi representasi dan penyederhanaan pilihan bagi pemilih. Menurutnya, pemisahan antara pileg dan pilpres dapat memberikan kesempatan lebih bagi pemilih untuk mengenali calon legislatif sebelum memilih presiden. "Dalam konteks Pemilu 2024, beban pilihan yang sangat besar dalam satu momentum memang menjadi salah satu persoalan desain pemilu yang perlu dievaluasi," tambahnya.
Kedua, Neni mengingatkan tentang konsekuensi pemisahan ini terhadap sistem kepartaian. Apabila hasil pileg dijadikan tiket pencalonan, maka hubungan antara kekuatan elektoral partai dan kandidat pilpres akan menjadi lebih jelas. "Partai akan terdorong membangun kekuatan elektoral terlebih dahulu pada pileg, kemudian mengonversinya menjadi posisi tawar dalam pencalonan presiden," jelasnya.
Pertimbangan Konstitusional
Ketiga, Neni menyoroti persoalan konstitusional yang muncul dari pemisahan pileg, pilpres, dan pilkada dengan putusan MK 135/PUU-XXII/2024. Putusan tersebut secara eksplisit mempertahankan keserentakan antara pilpres dengan DPR dan DPD dalam pemilu nasional. "Apabila pileg dan pilpres benar-benar dipisahkan, desain tersebut bukan sekadar perubahan teknis jadwal, melainkan membutuhkan argumentasi konstitusional dan legislasi yang sangat kuat," jelasnya.
DEEP Indonesia berpendapat bahwa ukuran ideal dalam kontestasi politik bukanlah pihak yang paling diuntungkan, tetapi desain pemilu tersebut harus memenuhi lima prinsip. Lima prinsip tersebut meliputi: 1. Konstitusional — konsisten dengan putusan MK dan prinsip pemilu dalam UUD 1945. 2. Representatif — memberikan ruang kompetisi yang sehat bagi pemilih, kandidat, dan partai. 3. Sederhana bagi pemilih — mengurangi beban kognitif akibat terlalu banyak pilihan dalam satu waktu. 4. Tidak memperbesar dominasi elite partai — perubahan desain tidak boleh membuat pencalonan politik semakin tertutup. 5. Feasible secara teknis — KPU dan Bawaslu harus memiliki waktu, anggaran, dan sumber daya manusia yang cukup tanpa mengalami benturan tahapan seperti yang terjadi pada 2024.