Politikus senior Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mulyanto, menyatakan bahwa keputusan pemerintah untuk memangkas ekspor gas ke Singapura sejalan dengan kepentingan pembangunan strategis di Indonesia. Ia menegaskan bahwa sektor industri seperti pupuk, keramik, petrokimia, dan pembangkit listrik sangat bergantung pada pasokan gas yang memadai, berkelanjutan, dan terjangkau.
Mulyanto mengingatkan, "Jangan sampai kita terlalu bersemangat mengekspor gas, sementara industri sendiri kesulitan mendapatkan pasokan," dalam pernyataannya pada hari Senin (26/10). Ia menambahkan bahwa gangguan dalam ketersediaan gas tidak hanya menghambat proses produksi, tetapi juga dapat melemahkan daya saing industri nasional.
Menurutnya, meskipun ekspor dapat mendatangkan devisa, hal itu juga berarti kehilangan peluang untuk menciptakan nilai tambah, lapangan kerja, dan pertumbuhan ekonomi domestik. "Ini tentu perlu menjadi bahan evaluasi kebijakan energi nasional," ujarnya.
Mulyanto, yang pernah menjabat sebagai anggota DPR pada periode 2019-2024 dan membidangi komisi energi, menyadari adanya hubungan diplomatik terkait keputusan pengurangan ekspor gas ke Singapura. Ia mencatat bahwa belakangan ini, Singapura sering mengkritik Indonesia terkait masalah kebakaran hutan dan lahan.
"Kami tentu memahami adanya isyarat diplomatik dalam dinamika ini," ujarnya. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan energi nasional tidak hanya dilihat sebagai respons terhadap kritik dari negara tetangga. "Kebijakan gas harus tetap berpijak pada kepentingan pembangunan nasional, bukan sekadar reaksi sesaat," tambahnya.
Mulyanto menekankan bahwa kebijakan energi harus berorientasi pada kepentingan rakyat. Meskipun ekspor gas itu penting, hal itu bukanlah tujuan utama. "Gas seharusnya menjadi penggerak industrialisasi, bukan sekadar sumber devisa. Inilah makna kedaulatan energi sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945, bahwa kekayaan alam harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat," pungkasnya.