Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan PT Danantara Investment Management menandatangani kesepakatan pada Senin, 4 Mei 2026, untuk pembangunan fasilitas yang mengubah sampah menjadi energi listrik. Proyek ini bertujuan untuk mengatasi masalah darurat sampah di Jakarta yang mencapai 9.000 ton per hari, yang sebagian besar masih bergantung pada sistem open dumping.
Kesepakatan ini ditandatangani di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta. Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya penanganan sampah secara cepat dan terintegrasi. Ia menyebutkan bahwa perhatian terhadap masalah sampah Jakarta juga datang dari Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait kondisi Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang.
Data dari pemerintah menunjukkan bahwa timbunan sampah di Jakarta mencapai lebih dari 9.000 ton per hari, dengan 87 persen penanganannya masih bergantung pada open dumping. Untuk itu, pemerintah mengandalkan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 yang menjadi dasar percepatan penanganan sampah melalui teknologi waste to energy.
Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa Perpres tersebut bertujuan untuk mempercepat penanganan darurat sampah perkotaan dengan mengolah sampah menjadi energi listrik. Dalam proyek ini, Pemprov DKI mengusulkan dua lokasi pengembangan, yaitu di Bantargebang dan Tanjungan Kamal Muara.
Penandatanganan kerja sama dengan PT Danantara merupakan bagian dari proses percepatan pemilihan badan usaha dan realisasi proyek. Zulkifli Hasan menegaskan bahwa kesepakatan ini merupakan komitmen pemerintah untuk menghadirkan sistem pengelolaan sampah yang lebih modern, dengan harapan dalam dua tahun mendatang, masalah sampah di Jakarta dapat teratasi.
PSEL dirancang untuk mengubah sampah perkotaan menjadi sumber energi listrik, sekaligus mengurangi ketergantungan pada pembuangan terbuka. Dengan demikian, sampah yang selama ini menumpuk di Jakarta diharapkan dapat diolah menjadi listrik yang dapat mengaliri kota.
