Pemerintah Dapat Apresiasi atas Komitmen Menjaga Defisit Fiskal di Bawah 3 Persen

Ekonom CORE Indonesia, Dipo Satria Ramli, memberikan pengakuan terhadap komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga defisit fiskal di bawah angka 3 persen saat berbicara di Jakarta pada hari Jumat. Dalam rencananya, Presiden Prabowo menargetkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 sebesar 2,40 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dengan total pembiayaan anggaran mencapai Rp671,2 triliun.

Rencana Peningkatan Belanja Negara

Pemerintah berencana untuk meningkatkan belanja negara pada tahun 2027 menjadi Rp4.097,2 triliun, yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara agresif. Dipo menyatakan, “Mengenai defisit, kalau dari saya, saya sangat mengapresiasi pemerintah tetap berkomitmen (menjaga) angkanya berada di bawah 3 persen. Terlepas dari semua pros and cons, menurut saya ini adalah hal yang sangat bagus.” Ucapan ini disampaikannya sebagai tanggapan terhadap pidato Presiden Prabowo mengenai RUU APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangannya.

Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa defisit RAPBN 2027 ditargetkan turun dari 2,68 persen pada APBN 2026. Pembiayaan anggaran untuk tahun 2027 direncanakan lebih rendah dibandingkan dengan rencana pada APBN 2026 yang mencapai Rp689,1 triliun. Dipo menambahkan, “Dengan Pak Presiden mengkonfirmasi sekali lagi di bawah 3 persen, menurut saya ini sebenarnya adalah hal yang sangat baik.”

Pendapatan dan Belanja Negara yang Meningkat

Presiden Prabowo juga mengungkapkan bahwa belanja negara untuk tahun 2027 diperkirakan akan meningkat dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026. Pendapatan negara diproyeksikan mencapai Rp3.426 triliun, meningkat dari Rp3.153,6 triliun pada tahun sebelumnya. Kepala Negara menekankan pentingnya pengoptimalan pendapatan negara dengan meminimalisir kebocoran penerimaan dan terus melakukan efisiensi dalam belanja.

Dipo menilai bahwa prioritas pemerintah pada tahun mendatang adalah pertumbuhan melalui peningkatan belanja negara. Ia menyatakan, “Ini sudah jelas pertumbuhan, karena Rp4.000 triliun, ya, karena angka ini sangat fantastis, sangat agresif.” Ia juga mencatat bahwa belanja fiskal Indonesia cukup tinggi dibandingkan dengan negara-negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD), yang cenderung lebih berhati-hati. “Di mana di banyak negara-negara, terutama negara-negara OECD saat ini, mereka sangat-sangat berhati-hati dalam belanja fiskal, dan banyak belanja fiskal itu sangat prioritas untuk subsidi dan kesejahteraan masyarakat langsung,” tambahnya.

Dipo juga menyoroti bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan, Indonesia masih mengadopsi program-program yang tidak langsung, bukan bantuan sosial langsung atau pendapatan dasar universal, tetapi melalui berbagai inisiatif seperti koperasi desa dan program-program lainnya.